Bendera Setengah Tiang 7 Hari dari TNI untuk Djoko Santoso

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – TNI berduka cita atas wafatnya mantan Panglima Jenderal (Purn) Djoko Santoso akibat stroke pada Minggu 10 Mei 2020 pagi di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

Sebagai wujud penghormatan terakhir kepada Jenderal Djoko, TNI mengibarkan bendera setengah tiang selama 7 hari atau sepekan.

“TNI menyatakan berkabung dan berkabung mengibarkan bendera setengah tiang selama tujuh hari (10-17 Mei 2020) di seluruh jajaran TNI di seluruh Indonesia,” kata Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman dalam keterangannya.

Sebelumnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memimpin upacara pemakaman secara militer untuk almarhum Djoko Santoso di Tempat Pemakaman Umum (TPU) San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.

Prosesi pemakaman Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso tetap mengikuti standar protokol kesehatan, untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran Covid-19.

Dalam Prosedur Tetap (Protap) Upacara Pemakaman Militer pasukannya berjumlah satu kompi atau 120 personel. Namun dengan adanya Covid-19, maka jumlahnya hanya 40 personel dengan jarak antara pasukan peserta upacara yaitu dua meter.

Sebagai Inspektur Upacara (Irup), Marsekal TNI Hadi Tjahjanto membacakan Apel Persada di depan pusara Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso.

“Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia atas nama Negara, Bangsa dan Tentara Nasional Indonesia dengan ini mempersembahkan ke Persada Ibu Pertiwi jiwa raga dan jasa-jasa Almarhum Djoko Santoso,” kata Panglima TNI.

“Semoga jalan Dharma Bhakti yang ditempuhnya dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua dan arwahnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka,” ujar Marsekal Hadi menambahkan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini