Bekasi Melonjak, Pasien Covid-19 Naik 100 Persen

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Dua wilayah penyangga ibu kota DKI Jakarta, Kabupaten dan Kotamadya Bekasi mencatat kenaikan 100 persen kasus Covid-19 pada Sabtu 19 Juni 2021.

Pemerintah Kabupaten Bekasi mencatat 325 kasus baru dan 143 pasien dilaporkan sembuh. Sayangnya Pemkab Bekasi tak pernah mengumumkan realisasi jumlah tes PCR harian yang telah dilakukan. Akibatnya, tak diketahui secara jelas jumlah temuan kasus positif Covid-19 disebabkan oleh faktor penularan atau jumlah pemeriksaan.

Kasus aktif di Kabupaten Bekasi kini 1.609 pasien, bertambah 182 dibandingkan kemarin. Jumlah itu terdiri dari 422 pasien dirawat di rumah sakit dan 1.187 isolasi mandiri.

Sedangkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui bahwa situasi pandemi di wilayahnya memang genting. Ia bahkan menyebut situasi saat ini bukan sebagai peningkatan kasus lagi.

Kota Bekasi telah mencatat total 47.723 kasus positif Covid-19. Dibandingkan pekan lalu, telah terjadi penambahan kasus positif di Kota Bekasi sebanyak 2.097 kasus. ”Angkanya bukan meningkat, tapi angkanya melonjak vertikal,” kata Rahmat.

Ia membenarkan bahwa jumlah kasus Covid-19 meningkat hampir 90 persen. ”Kita akan lakukan 3T (testing, tracing, treatment),” katanya.

Rahmat berpesan kepada warga Kota Bekasi yang belum divaksinasi Covid-19 agar segera mendaftarkan diri. Meskipun tidak 100 persen mencegah diri tertular Covid-19, namun vaksinasi berperan penting mengurangi risiko.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkelanjutan untuk Memperkuat Program MBG Nasional

Oleh: Rivka Mayangsari*)Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan keberhasilan Program MakanBergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional yang berfokus padapeningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Di tengah pelaksanaan program berskalabesar yang menjangkau puluhan juta masyarakat setiap hari, pemerintah menegaskan bahwaevaluasi dan pembenahan berkelanjutan menjadi kunci utama agar manfaat program benar-benardirasakan secara optimal oleh masyarakat.Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya berorientasi padaperluasan cakupan program, tetapi juga pada peningkatan kualitas pelaksanaannya di lapangan. Menurut Presiden, keberhasilan program MBG tidak dapat diukur semata dari jumlah penerimamanfaat, melainkan juga dari ketepatan sasaran, kualitas pelayanan, serta transparansi dalampengelolaannya.Saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat setiap hari. Jumlahtersebut menunjukkan skala besar komitmen negara dalam memberikan perlindungan sosial danpemenuhan gizi masyarakat. Cakupan program meliputi berbagai kelompok rentan yang selamaini membutuhkan perhatian khusus dari negara, mulai dari 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, hingga 868 ribu ibu hamil.Tidak berhenti di situ, pemerintah juga berencana memperluas program bantuan pangan tersebutkepada sekitar setengah juta warga lanjut usia yang hidup tanpa pendamping. Langkah inimenunjukkan bahwa negara hadir untuk memastikan kelompok paling rentan tetap mendapatkanperlindungan dan akses terhadap kebutuhan gizi yang layak.Dalam pelaksanaannya, Presiden Prabowo secara terbuka mengakui adanya dinamika dankekurangan di lapangan. Sikap terbuka tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah tidak menutupmata terhadap berbagai persoalan yang muncul selama implementasi program. Sebaliknya, pemerintah memilih melakukan evaluasi secara agresif agar setiap kelemahan dapat segeradiperbaiki.Sebagai bentuk ketegasan, pemerintah telah menghentikan operasional ribuan unit penyedialayanan yang dinilai tidak memenuhi standar kualitas. Langkah ini memperlihatkan bahwapemerintah tidak mentoleransi penyimpangan ataupun kelalaian yang dapat merugikanmasyarakat. Program yang menyangkut kebutuhan dasar rakyat harus dijalankan dengan standartinggi dan pengawasan ketat.Presiden juga mengajak seluruh elemen pengawas, termasuk legislatif dan kepala daerah, untukterlibat aktif dalam mengawal jalannya program MBG. Menurutnya, keberhasilan program nasional tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah pusat, melainkan membutuhkan sinergiseluruh pihak agar pengawasan berjalan efektif dan transparan.Langkah evaluasi yang dilakukan pemerintah mencerminkan keseriusan dalam menjagaakuntabilitas program perlindungan sosial. Pemerintah ingin memastikan amanat konstitusiterkait perlindungan masyarakat miskin benar-benar terlaksana secara nyata dan tepat sasaran. Transparansi dan pengawasan menjadi fondasi penting agar kepercayaan masyarakat terhadapprogram pemerintah tetap terjaga.Komitmen penguatan program MBG juga terlihat dari langkah aktif Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang memanggil Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, untuk membahas pembenahan Badan Gizi Nasional (BGN) dan pelaksanaan program MBG. Pertemuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus melakukan koordinasi lintas lembaga guna memastikan program berjalan lebih efektif.Dalam pembahasan tersebut, Gibran menyoroti pentingnya pembenahan internal di tubuh BGN agar pelaksanaan program semakin profesional dan terukur. Pemerintah menyadari bahwaprogram berskala nasional memerlukan sistem manajemen yang kuat serta sumber daya manusiayang kompeten agar implementasinya berjalan optimal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini