Bawaslu Sebut 62 Kabupaten/Kota Pilkada Rawan Tinggi Covid-19

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan pada Rabu, 9 Desember 2020. Akan 270 daerah di Indonesia yang menggelar Pilkada 2020 dengan rincian sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Mochammad Afifudin menjelaskan, ada 62 kabupaten/kota yang menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 berada dalam status rawan tinggi Covid-19.

Dari 62 daerah itu, ada 10 kabupaten/kota yang paling rawan Covid-19 adalah, Kabupaten Teluk Wondawa, Kabupaten Agam, Kabupaten Natuna, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Kotawaringim Utara.

“Lalu Kabupaten Morowali Utara, Kota Semarang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kanipaten Purbalingga,” ujarnya.

Selanjutnya, 199 Kabupaten/kota yang menggelar Pilkada 2020 berada dalam status rawan sedang Covid-19. Sedangkan tidak ada kabupaten/kota yang berstatus rawan rendah.

Di samping itu, terdapat sembilan provinsi yang menggelar pemilihan gubernur (Pilgub) 2020 yang berstatus rawan tinggi Covid-19, lima yan tertinggi adalah Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Kalimantan Tengah.

“Lalu ada Sulawesi Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Utara,” ujar Afifudin.

Ia menjelaskan, peningkatan jumlah daerah yang rawan tinggi disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang tak kunjung melandai. Bawaslu menentukan status rawan Covid-19 berdasarkan tiga aspek, yaitu penyelenggara pemilih, peserta pemilihan, dan kondisi daerah.

“Peningkatan kerawanan terjadi karena minimnya kepedulian para pihak terhadap pelaksanaan protokol kesehatan dan kepatuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Bawaslu meminta agar semua pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020 untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan. Baik selama proses pemungutan pada 9 Desember mendatang hingga tahapan penghitungan suara.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini