Bawa 1.500 Bendera Bintang Kejora, Partai Perindo Pecat Ketua DPD Sorong

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Sekjen DPP Perindo Ahmad Rofiq Partai Perindo membenarkan berita penangkapan Sayang Mandabayan yang merupakan Ketua DPD Partai Perindo Kota Sorong lantaran membawa bendera bintang kejora di kopernya di Bandara Rendani, Manokwari. Perindo langsung melakukan pemecatan terhadap Sayang.

“Kami langsung melakukan pemecatan dengan tidak hormat. Kami tidak menoleransi kepada siapa pun yang telah melakukan kegiatan melawan hukum, apalagi bagian dari separatisme. Bagi Perindo, NKRI adalah harga mati dan tidak bisa ditawar oleh siapa pun,” katanya.

Kader partai yang tidak menjalankan komitmen, kata dia maka secara otomatis dipecat dengan tidak hormat. Atas kejadian ini, Perindo ingin menegaskan bahwa Ketua DPD Perindo Kota Sorong sejak ditangkap oleh aparat, maka sejak itu pula dia bukan lagi sebagai kader, anggota, dan pengurus partai.

Perindo berjanji melakukan evaluasi atas kejadian yang menimpa Sayang Mandabayan. Mereka ingin menguatkan ideologi di wilayah yang rawan isu politik. “Tentu atas kejadian ini Perindo akan melakukan penguatan ideologi di daerah yang rawan isu politik dan mengingatkan agar para kader partai fokus melakukan pengabdian kepada masyarakat,” katanya.

Kabid Humas Polda Papua Barat AKBP Mathias Krey mengatakan Sayang ditangkap di Bandara Rendani Manokwari, Senin 2 September 2019 setelah terbang dari Bandara Sorong.

“Saat ini Sayang masih diperiksa terkait tujuan dirinya membawa bendera bintang kejora ke Manokwari,” ujarnya.

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini