MINEWS, JAKARTA-Dua lokasi calon ibu kota atau pusat pemerintahan baru Indonesia di pulau Kalimantan sudah dikunjungi pemerintah. Rencana pemindahan ini dilakukan karena Jakarta dinilai sudah memiliki beban yang terlalu berat sebagai ibu kota negara.
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan ibu kota baru yang akan dibangun ini memiliki konsep berbeda dengan kota-kota yang sudah ada di Indonesia.
Sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo kota baru tersebut harus dibangun dengan tidak mengganggu lingkungan. “Kota yang dibangun harus berkonsep green, smart dan beautiful artinya kota yang indah juga,” ujarnya.
Menurut Bambang untuk konsep green ini adalah hal yang sangat penting. Sehingga wilayah manapun yang dipilih, pemerintah akan melakukan perbaikan lingkungan hidup yang ada di sekelilingnya.
Nah kata green ini penting, misalnya dipilih Kalimantan Timur, ini misalnya ya jangan dianggap betulan dulu. Wilayahnya mungkin di Bukit Soeharto, itu kategorinya hutang lindung tapi kalau dilihat tidak seperti hutan di sana, sudah terganggu karena itu akan diperbaiki menjadi hutan lindung.
Bambang mengungkapkan, nantinya untuk kota baru ini akan digunakan lahan yang tidak sama sekali mengganggu hutan lindung. Namun menggunakan lahan yang berstatus hak guna usah (HGU) yang masa konsesinya sudah habis.
Untuk luas lahan, standar ibu kota baru ini adalah 40.000 hektar namun idealnya dikali dua yakni 80.000 hektar.
Dia menyebutkan nantinya di lahan seluas itu akan dihuni oleh 1,5 juta orang. Dengan rincian 200.000 jiwa pegawai negeri sipil (PNS), eksekutif, yudikatif dan legislatif. Kemudian keluarganya sejumlah 800.000 jiwa.
Kemudian 25.000 jiwa TNI dan Polri dan sisanya pendukung. “Pendukung itukan orang yang bisnis di sana, kan untuk kota butuh toko, restoran, hotel dan segala macam. Bisnis kan berkembang,” katanya.
