Banyak Kemajuan di Papua Berasal dari Dana Otsus

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Soal dana otonomi khusus (otsus) yang saat ini ramai dibicarakan beberapa kalangan, mendapat sorotan dari tokoh Papua Moksen Idris Sirfefa.

Dirinya mengatakan dana itu dari sudah diberikan pemerintah sejak 2002, untuk besarannya disesuaikan perkembangan dengan dana alokasi umum nasional, jadi setiap tahun jika dana alokasi umum naik maka dana otsus ikut naik.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, mencatat tahun 2002 hingga 2020 pemerintah telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 126,38 triliun. Dana itu gabungan dari otonomi khusus dan dana infrastruktur, dana itu di transfer ke provinsi lalu ke kabupaten dan kota.

Menurutnya, sudah banyak manfaat yang diberikan dari dana otsus ini bagi warga asli Papua. Kalau dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di tahun 2015 mencapai 57,25 persen lalu tahun 20219 naik menjadi 60,84 persen. Sedangkan di Papua Barat dari 2015, 61,73 persen naik 2019 64,07

“Agregasi tiap tahun terus meningkat, sekalipun Papua menjadi wilayah propinsi urutan terbawah di Indonesia,” katanya.

Tak hanya itu, tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan dan tingkat pengangguran juga menurun. “Itu kemajuan-kemajuan yang bisa dirasakan saat ini oleh warga Papua dari dana otsus,” katanya.

Diketahui, pembangunan terus dilakukan oleh pemerintah untuk wilayah Indonesia Timur, terutama pembangunan infrastruktur mulai jalan tol, bandara dan Pelabuhan serta daerah-daerah wisata.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Employment from the Village: Koperasi Merah Putih dan Ekonomi Kerakyatan

Oleh : Pratama Dika SaputraGagasan membangun ekonomi nasional dari desa kembali menemukan momentumnya melalui program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah. Dalam konteks ketimpanganpembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah, pendekatan berbasis desa menjadi strategi yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Desa bukan lagi dipandang sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki potensi besar dalammenciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong kemandirian nasional. Program Koperasi Merah Putih menjadi representasi nyata dari upaya tersebut, denganorientasi pada penciptaan employment from the village yang berbasis ekonomi kerakyatan.Target ambisius pemerintah untuk membangun lebih dari 25 ribu koperasi dalam waktu singkatmencerminkan keseriusan dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa koperasi harus menjadi institusi ekonomi yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Oleh karena itu, koperasi dirancang memiliki fasilitaslengkap seperti gudang, alat pendingin, hingga kendaraan distribusi agar mampu beroperasisecara efektif dan efisien. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokuspada kuantitas, tetapi juga kualitas kelembagaan yang mampu menjawab kebutuhan riilmasyarakat desa.Kehadiran koperasi sebagai agregator ekonomi desa memiliki implikasi besar terhadappenciptaan lapangan kerja. Dengan memotong rantai distribusi yang panjang, koperasi dapatmeningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus membuka peluang kerja baru di sektorlogistik, pengolahan, hingga pemasaran. Model ini memungkinkan masyarakat desa untuk tidaklagi bergantung pada pusat-pusat ekonomi di kota, melainkan menciptakan ekosistem ekonomiyang mandiri di wilayahnya sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menekanurbanisasi serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.Lebih jauh, Koperasi Merah Putih juga dirancang sebagai solusi terhadap persoalan klasik yang dihadapi petani dan nelayan, yakni keterbatasan akses pasar dan pembiayaan. Dengan adanyalayanan simpan pinjam, distribusi pupuk, hingga fasilitas penyimpanan seperti cold storage, koperasi dapat menjadi tulang punggung bagi sektor produktif di desa. Hal ini sejalan denganupaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, yang sangatbergantung pada optimalisasi potensi daerah.Namun demikian, skala besar program ini juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi sangatditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini