MATA INDONESIA, JAKARTA-Dinilai efektif membantu perekonomian di masa pandemi. Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp 11 triliun untuk program kartu prakerja.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah mengalokasikan dana perlindungan sosial sebesar Rp252,3 triliun di 2022. Untuk kartu prakerja, alokasinya sekitar 4,3 persen dari pagu tersebut.
Ia menambahkan pemerintah juga mempertimbangkan pelaksanaan kartu prakerja bukan sebagai program semi bantuan sosial seperti selama pandemi. Hal ini juga disesuaikan perkembangan situasi pandemi covid-19.
“Skema yang dibangun bersifat semi bantuan sosial dan bersifat reguler dimulai dengan mempertimbangkan situasi yang semakin kondusif,” katanya.
Program kartu prakerja ini merupakan inisiatif strategis pemerintah dan penanganan covid-19. Namun program ini tidak hanya memberikan bantuan dana saja tetapi juga pelatihan bagi para penerimanya.
“Tidak hanya menjadi sarana transfer dana pemerintah ke masyarakat tetapi menawarkan skill development menjadi pondasi dalam memberi kesempatan kerja yang lebih luas terutama saat kegiatan ekonomi masih seperti sekarang ini,” katanya.