Bansos Berbasis Data Tunggal Pastikan Tepat Sasaran

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah memperkuat komitmennya untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) tepat sasaran dengan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama. Kebijakan ini mulai diterapkan penuh pada penyaluran bansos Juni–Juli 2025 yang menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi senilai Rp24,44 triliun.

DTSEN sendiri merupakan hasil integrasi dari tiga sistem data utama yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan P3KE. Data ini kemudian diverifikasi ulang oleh BPKP untuk memastikan keabsahan dan status terkini penerima manfaat.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa dari total 20,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sejumlah data telah diverifikasi.

”Sebanyak 16,5 juta telah diverifikasi, dan sekitar 14,3 juta di antaranya berada pada desil 1 hingga 4 yang menjadi prioritas utama penerima bansos,” ujarnya.

Data Kementerian Sosial menunjukkan, hingga pekan pertama Juli 2025, penyaluran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) telah mencapai 80 persen, sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menembus 84,7 persen dari total target 18,3 juta KPM. Total anggaran yang telah dikucurkan pemerintah untuk periode ini mencapai Rp11,93 triliun.

Ekonom dari INDEF, Esther Sri Astuti, menilai capaian tersebut menunjukkan perbaikan signifikan dalam pengelolaan bansos, terutama dalam konteks ketepatan waktu dan sasaran.

“Penyaluran yang mencapai di atas 80 persen pada minggu pertama bulan berjalan patut diapresiasi. Itu menunjukkan ada perbaikan di sisi administrasi dan data,” katanya.

Penyaluran bansos saat ini dilakukan melalui dua jalur utama: bank-bank Himbara dan PT Pos Indonesia. Proses transisi dari rekening kolektif ke rekening individu terus dilakukan. Kemensos juga menyalurkan BLT Dana Desa dan program permakanan khusus bagi lansia tunggal serta penyandang disabilitas, yang sudah mulai dicairkan sejak 10 Juli di sejumlah wilayah seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Papua.

Penggunaan DTSEN juga didukung oleh langkah digitalisasi data bantuan. Pemerintah tengah menyiapkan infrastruktur digital publik (Digital Public Infrastructure/DPI) untuk memperkuat sistem distribusi dan pemutakhiran data bansos.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menyatakan bahwa sistem digital akan mengurangi kesalahan data dan menutup celah penyaluran ganda atau tidak tepat sasaran.

“Digitalisasi ini bukan hanya soal efisiensi, tapi keadilan. Kita ingin bantuan sampai ke warga yang benar-benar membutuhkan, tanpa celah manipulasi,” ujarnya

Verifikasi lapangan dilakukan secara rutin setiap tiga bulan. Kemensos mencatat setidaknya 1,9 juta KPM telah dicoret dari daftar penerima karena tidak lagi memenuhi kriteria berdasarkan pembaruan data terakhir. Pemerintah daerah juga diminta aktif mendampingi proses ini agar pemutakhiran berjalan partisipatif dan akurat.

Sementara itu, masyarakat dapat memeriksa status penerima bansos secara mandiri melalui laman cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi “Cek Bansos”. Saat ini, sekitar tiga juta KPM masih dalam proses validasi lanjutan, mayoritas karena belum memiliki rekening pribadi atau terkendala kelengkapan data.

Dengan pendekatan berbasis data tunggal dan pemanfaatan teknologi digital, pemerintah berharap seluruh proses penyaluran bansos di masa mendatang dapat dilakukan dengan lebih cepat, adil, dan tepat sasaran. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memperkuat daya beli masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga menjadi fondasi bagi pembangunan sistem perlindungan sosial yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Danantara Dorong Kontribusi Program Swasembada Pangan

Oleh: Puteri Mahesa Widjaya*) Indonesia memasuki babak baru dalam upaya mewujudkan kemandirian pangannasional melalui langkah-langkah progresif yang digerakkan oleh Badan PengelolaInvestasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lembaga ini tampil sebagai simboltransformasi pengelolaan aset negara yang bukan hanya efisien secara ekonomi, tetapijuga berpihak pada kebutuhan strategis bangsa. Dengan visi kuat dan strategi terukur, Danantara membuktikan diri sebagai motor penggerak utama program swasembadapangan. Langkah-langkahnya mencerminkan optimisme masa depan, di mana kekuatandomestik diolah menjadi sumber daya nasional yang berdaulat. Danantara hadir bukansekadar sebagai pengelola investasi, tetapi sebagai garda depan perubahan yang membawa harapan besar bagi terwujudnya kedaulatan pangan Indonesia. Komitmen Danantara terhadap program swasembada pangan mendapat apresiasi dariberbagai pihak, termasuk legislatif. Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, menyampaikan harapan besar agar Danantara dapat menjadi pemimpin dalam penguatan kedaulatanpangan nasional. Ia menegaskan bahwa Danantara memiliki kapasitas kelembagaanuntuk mengonsolidasikan aset-aset negara, termasuk lahan dan alat produksi yang belum terkelola secara maksimal. Menurutnya, banyak aset tanah milik negara, baikyang dikelola BUMN seperti PT Perkebunan Nusantara, Perhutani, maupun ID Food, yang dapat diberdayakan untuk mendukung ketahanan pangan. Dukungan ini menjadipenguat arah kebijakan Danantara dalam memanfaatkan kekuatan domestik gunamemenuhi kebutuhan strategis bangsa. Salah satu fokus utama Danantara dalam mewujudkan swasembada pangan adalahkonsolidasi aset-aset negara berupa lahan produktif. Melalui identifikasi dan pemetaanulang terhadap lahan-lahan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, Danantara mengambil langkah proaktif untuk menjadikannya sebagai basis produksipangan. Lahan milik negara yang berada di bawah pengelolaan berbagai BUMN kinidiarahkan untuk mendukung pertanian strategis, termasuk komoditas pangan pokokyang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat. Hal ini sejalan dengan visijangka panjang pemerintah untuk menjadikan tanah sebagai sumber dayaberkelanjutan demi kesejahteraan rakyat. Tak hanya itu, Danantara juga mengedepankan revitalisasi pabrik dan alat produksiyang tersebar di berbagai wilayah. Dengan menghidupkan kembali fasilitas produksimilik negara, Danantara membangun fondasi industri pangan yang kuat dan efisien. Pabrik-pabrik yang telah dipulihkan akan difungsikan kembali sebagai pusat pengolahanhasil pertanian, gudang logistik, maupun sebagai pusat distribusi bahan pokok. Langkahini akan mempercepat rantai pasok, mengurangi biaya logistik, serta meningkatkandaya jangkau pangan ke seluruh penjuru nusantara. Dukungan Danantara terhadap ketahanan pangan juga ditunjukkan melalui konsolidasisektor pupuk. Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwadalam rencana kerja tahun 2025, industri pupuk menjadi salah satu prioritas utama. Konsolidasi ini mencakup pembangunan dan perbaikan pabrik, serta penyederhanaanproses bisnis agar produksi lebih efisien. Menurutnya, strategi ini bertujuan menurunkanbiaya produksi pupuk dan memastikan ketersediaannya bagi petani di seluruh wilayahIndonesia. Langkah tersebut menjadi bukti nyata bahwa Danantara tidak hanya fokuspada aspek korporasi, tetapi juga pada pelayanan terhadap kepentingan publik secaraluas. Dony juga menjabarkan bahwa Danantara telah menetapkan tiga klaster program utama: restrukturisasi, konsolidasi, dan pengembangan. Ketiga pilar ini menjadi fondasidalam optimalisasi sembilan sektor strategis BUMN, termasuk sektor pangan, pupuk, kawasan industri, dan hilirisasi komoditas. Program kerja ini mencerminkan keseriusanDanantara dalam membentuk sistem industri nasional yang tangguh dan efisien, dengan tujuan akhir mendukung kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional. Untuk memastikan keberlanjutan seluruh inisiatif tersebut, Danantara juga menekankanpentingnya penguatan tata kelola kelembagaan, termasuk di bidang manajemen risiko, legalitas aset, sumber daya manusia, dan keuangan. Pendekatan ini menunjukkanbahwa transformasi yang dilakukan Danantara bukan semata-mata pada sisi fisik atauaset, tetapi juga menyangkut reformasi manajerial yang menyeluruh. Dalam konteks ini, Danantara hadir sebagai wajah baru dari pengelolaan investasi negara yang modern, efisien, dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang. Langkah-langkah strategis Danantara juga didukung dengan kolaborasi lintas sektor, baik dengan kementerian teknis, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha dankomunitas lokal. Kemitraan yang inklusif ini menjadi kekuatan penting dalammempercepat implementasi program swasembada pangan secara merata di berbagaiwilayah Indonesia. Dengan memperkuat sinergi, Danantara memastikan bahwa setiapelemen dalam rantai nilai pertanian, mulai dari produksi hingga distribusi, dapatberfungsi optimal. Dalam konteks pembangunan nasional, kehadiran Danantara menjadi representasi daritekad bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri. Pengelolaan aset negara yang diarahkanuntuk kebutuhan rakyat merupakan bentuk nyata dari ekonomi berdaulat. Melaluilangkah-langkah konkret yang dilakukan saat ini, Danantara tidak hanya memperkuatsektor pangan, tetapi juga meneguhkan peran strategis BUMN sebagai instrumenpembangunan nasional yang relevan dan berdampak langsung. Dengan arah yang jelas dan semangat kolaboratif yang tinggi, Danantara diyakini akanmenjadi lokomotif baru dalam mewujudkan swasembada pangan yang berdaulat, inklusif, dan berkelanjutan. Indonesia sedang bergerak menuju kemandirian pangan, dan Danantara berada di garda depan perjuangan ini, membawa harapan, solusi, danmasa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia. *Penulis merupakan Jurnalis Ekonomi dan Investasi
- Advertisement -

Baca berita yang ini