Bank Digital Pacu Pertumbuhan Ekonomi Syariah

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Kehadiran bank digital yang kini makin marak bakal semakin memacu pertumbuhan ekonomi syariah di Tanah Air. Hal itu dikatakan oleh Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Ventje Rahardjo.

Menurut Ventje, penggunaan kanal distribusi digital bagi perbankan merupakan tren yang kini tidak bisa dihindari lagi. Masyarakat juga semakin terbiasa menggunakan ponsel untuk membuka rekening bank dan melakukan berbagai transaksi digital.

“Ini memunculkan kesempatan yang luar biasa bagi perbankan syariah untuk mengejar pertumbuhan market share-nya, terutama bagi bank-bank syariah yang belum sempat memiliki distribution channel tradisional yang luas,” ujarnya di Jakarta.

Dunia perbankan syariah kini semakin ramai dengan kehadiran bank syariah berbasis digital. Selain Bank Aladin Syariah yang telah mendeklarasikan menjadi bank digital syariah pertama, beberapa bank lain baik digital maupun konvensional mulai menyediakan layanan keuangan syariah secara digital.

Menanggapi fenomena tersebut, Sekretaris Badan Pelaksana Harian (BPH) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Jaih Mubarok mengatakan, saat ini industri keuangan syariah semakin berkembang dan dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, termasuk bank syariah yang melayani nasabah secara digital.

“Kemajuan ini patut disyukuri dan lahirnya bank digital syariah mudah-mudahan memicu semakin tumbuhnya ekonomi umat serta meningkatnya kepatuhan kepada nilai dan ketentuan syariah,” ujar Jaih.

Dirinya menyampaikan, saat ini layanan perbankan syariah hanya ditemukan di kota-kota besar karena masih terbatasnya sarana transaksi seperti terbatasnya kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas, hingga Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Dengan berkembangnya bank digital syariah, lanjutnya, keterbatasan tersebut dapat diatasi karena transaksi dapat dilakukan secara digital yang memudahkan nasabah maupun pihak bank dalam bertransaksi.

“Karena pada bank digital syariah dapat dilakukan transaksi secara digital yang memudahkan nasabah dan bank dalam melakukan transaksi. Mudah dari segi cara, waktu, maupun dari segi tempat transaksi, termasuk transaksi tanpa kertas bahkan tanpa kartu,” kata Jaih.

Dengan hadirnya bank digital syariah, Jaih menilai para pelaku usaha termasuk para bankir dapat memanfaatkan teknologi informasi yang memudahkan transaksi, sehingga peluang berkembangnya ekonomi dan keuangan syariah bisa jadi semakin besar.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini