MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah jangan mengulangi kesalahan masa lalu dalam pembangunan program kampung perikanan yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program itu harus benar-benar menguntungkan pelaku usaha skala kecil.
Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) Institut Pertanian Bogor (IPB), Yonvitner kepada Mata Indonesia News, Rabu 30 Juni 2021.
“Pemerintah jangan kembali mengulang permasalahan masa lalu, dengan merancang sistem usaha berbasis pemerintah tanpa melibatkan pelaku usaha kecil. Akibatnya sistem usaha perikanan mangkrak,” ujar Yonvitner.
Dia mengingatkan KKP jangan sampai salah menyiapkan perencanaan, strategi dan program penguatan budaya koorporasi perikanan tersebut.
Salah satu yang harus ditegaskan dalam program tersebut, apakah makna budaya koorporasi sebagai sebuah gerakan membangun sistem baru, atau hanya mengelaborasi sistem yang sudah ada.
PKSPL IPB berpandangan, kekuatan dalam keberlangsungan (sustainability) usaha dan sistem perikanan harus dibangun atas prinsip dasar pelaku usaha tersebut. Jika target kita adalah mendorong sistem usaha pelaku perikanan dan pembudidaya skala kecil, maka pekerjaan utama yang sangat penting adalah mengkonsolidasikan dalam memperkuat kooporasi.
Yonvitner menyontohkan saat pemerintah membangun program keramba jaring apung (KJA) lepas pantai yang hanya mengandalkan dana pemerintah akibatnya menjadi mubazir karena mangkrak.
Jika memang membutuhkan modal besar, Yonvitner menganjurkan mengajak investor yang bersedia bekerja sama.
Selain itu, bangunlah budaya koorporasi berbasis nilai budaya kerja dan prinsip yang sudah mengakar dalam masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan.
Dia yakin gerakan pembangunan perikanan yang berbasis masyarakat setempat harus dimulai. Untuk itu yang harus dikawal adalah budaya koorporasi, bukan mendorong pemerintah untuk berbisnis sendiri.
