Bangun Holding BUMN Pangan Cara Jitu Akhiri Praktik Rentenir

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Membangun holding Badan Usaha Milik Negara (BUM) pangan akan mampu mengurangi bahkan mengakhiri praktik rentenir dalam rantai pasokan pangan nasional.

Hal itu diungkapkan Pengamat Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Universitas Indonesia, Toto Pranoto, Sabtu 8 Januari 2022.

“Cara ini harusnya bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi cengkraman dari praktek tengkulak atau rentenir. Fungsi offtaker dari Holding BUMN Pangan ini adalah menyerap produk pertanian dan perikanan yang diusahakan sendiri atau kerja sama dengan mitra binaan (masyarakat petani dan nelayan),” ujar Toto, Sabtu, 8 Januari 2022.

Hal yang harus diperhatikan dari holding BUMN pangan adalah penguatan di sektor hulu-hilir pangan.

Di hulu, berarti daya saing dan efisiensi produsen pertanian dan perikanan harus diperkuat. Lalu musti ada fungsi offtaker yang cukup kuat untuk menyerap hasil produksi,” katanya.

Kemudian, lanjut Toto, penguatan fungsi distribusi dan warehousing melalui pelebaran cakupan wilayah juga penting agar mitra tidak kesulitan dalam mencari pasar.

Sebelumnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi mengalihkan saham atau inbreng lima BUMN Pangan kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau RNI sebagai induk Holding BUMN Pangan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini