Atasi Banjir, Gubernur Jawa Barat Siapkan Dua Jurus Jitu Ini

Baca Juga

MATA INDONESIA, BANDUNG – Banjir yang melanda beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya Jawa Barat. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengendalikan banjir, seperti yang dilakukan oleh Gubernur Ridwan Kamil yakni melalui pembangunan Bendungan Sadawarna dan normalisasi sungai.

Hal itu disampaikan saat dirinya meninjau kondisi banjir di Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang.

Menurutnya, selain dapat mengendalikan banjir, Bendungan Sadawarna dapat digunakan sebagai irigasi, air baku, maupun pariwisata. Jika pembangunan selesai, Bendungan Sadawarna mampu mengendalikan debit air yang mengalir ke 12 kecamatan di wilayah Subang Utara.

“Pesannya ke masyarakat bahwa kita semua sedang bekerja, tidak ada yang diam hanya butuh proses waktu saja,” kata dia melalui siaran persnya.

Upaya jangka pendek untuk warga terdampak banjir di wilayah Subang, ia menyerahkan bantuan sebesar Rp 750 juta. Sampai saat ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar melalui Dinas Sosial (Dinsos) membuka dapur umum dan menurunkan 98 anggota Tagana. Kemudian, Pemda Provinsi Jabar juga menyalurkan bantuan logistik, seperti beras, dan kebutuhan dasar lainnya.

Untuk menangani banjir di Subang, Karawang, Kota dan Kabupaten Bekasi, ia sudah memberikan arahan kepada kepala daerah berkaitan penanganan bencana seperti banjir dilakukan secara berjenjang.

Jadi, kata dia first responder-nya itu ada di level bupati/wali kota di BPBD tingkat dua. Kalau di level tingkat dua ada kesulitan baru ke level provinsi.

Bupati Subang Ruhimat, mengatakan bahwa ada 12 kecamatan di Subang Utara yang terendam banjir. Hal ini disebabkan oleh meluapnya Sungai Cipunagara dan jebolnya 17 tanggul sungai.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini