ASN Berperan Penting Jaga Netralitas pada Pilkada 2024

Baca Juga

Sangat penting seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus menjaga netralitas dalam setiap ajang kontestasi politik, terlebih pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada bulan November 2024 mendatang. Dengan adanya netralitas ASN tersebut, maka pelayanan publik diharapkan dapat terus optimal.

Ketika seluruh ASN di Indonesia tersebut dalam semua lingkup, termasuk mereka pegawai pemerintahan di tingkat daerah mampu menjaga netralitas mereka dalam Pilkada 2024, maka hal tersebut akan sangat membantu terciptanya suatu pesta demokrasi yang adil dan jujur.

Sudah barang tentu, apabila pelaksanaan kontestasi politik tingkat daerah di Indonesia berlangsung dengan penuh asas keadilan dan kejujuran, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan berujung pada terpilihnya para pemimpin yang penuh integritas untuk memajukan dan mengembangkan daerah yang mereka pimpin serta legitimasi seluruh masyarakat sangat tinggi padanya.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Pusat, Christian Nelson Pangkey mengatakan bahwa pihaknya terus memberikan imbauan kepada seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder terkait, termasuk juga pemerintah daerah atau pemerintah kota mengenai bagaimana pentingnya netralitas ASN.

Bukan hanya itu, namun Bawaslu juga memberikan bimbingan teknis serta pengarahan kepada seluruh jajarannya untuk turut serta memperkuat dan mengantisipasi berbagai macam hal yang sudah menjadi ketentuan agar tidak menjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.

Segala hal terus penyelenggara Pilkada itu antisipasi, termasuk juga memberikan informasi dengan semaksimal mungkin mengenai berbagai macam aturan. Lebih lanjut, Badan Pengawas Pemilu juga mengantisipasi adanya kemungkinan penggunaan trik pembagian bantuan sosial (bansos) yang bisa saja menjadi alat menggalang hati rakyat, termasuk kemungkinan terjadinya politik uang.

Pihak Bawaslu juga telah terus menyosialisasikan mengenai netralitas ASN melalui adanya rapat koordinasi (rakor) dengan mengumpulkan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) hingga camat.

Pelaksanaan rapat koordinasi bersama dengan jajaran pemangku kepentingan atau stakeholder terkait itu merupakan salah satu upaya dalam pencegahan netralitas Aparatur Sipil Negara supaya mereka terus bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Tanah Air.

Tidak hanya itu, namun partisipasi aktif dari seluruh masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan yang partisipatif dalam mengawasi berjalannya netralitas ASN pada semua tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 juga tidak kalah penting.

Secara hukum sendiri, saat ini subjek hukum mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara sebenarnya sudah menjadi lebih luas dari sebelumnya, yakni pertama adalah PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Kemudian subjek hukum kedua, yakni PNS yang suami atau istrinya menjadi calon kepala daerah atau wakil kepada daerah. Dan yang ketiga yakni pegawai pemerintah non-pegawai negeri (PPNPN).

Senada, Wali Kota Jakarta Pusat, Dhany Sukma mengatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) tentu harus menjunjung sangat tinggi netralitas mereka. Bahkan sanksi akan sangat tegas berlaku apabila terbukti terdapat pegawai pemerintahan yang memiliki afiliasi tertentu dengan partai politik (parpol) manapun dalam rangka mendukung salah satu pasangan calon nantinya.

Akan terjadi sanksi, bahkan bisa berujung pada pemecatan, jika memang terdapat ASN yang melanggar peraturan, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021. Lantaran pelanggaran tersebut sudah sangat melenceng dari kaidah sebenarnya seorang pegawai negeri yang harusnya menjadi pelayan bagi masyarakat.

Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Suhajar Diantoro menegaskan bagaimana sangat pentingnya netralitas oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Bagaimana tidak, pasalnya pegawai negeri sendiri menjadi sektor yang sangat penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut, karena mereka berkaitan dengan pelayanan terhadap publik.

Oleh karena itu, ASN harus terus netral karena mampu menghindari dari kemungkinan penyalahgunaan sumber daya demi tujuan politik, kemudian berkaitan pula dengan penjagaan integritas kompetisi politik serta melindungi kepentingan publik di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Dengan adanya netralitas Aparatur Sipil Negara, maka menjadi simbol pemberian pelayanan yang adil demi terus menjaga pelayanan publik tetap prima dan tidak sampai terpengaruh oleh pertimbangan politik dan mampu memastikan pelaksanaan Pilkada tetap adil.

Selain itu, jika para anggota ASN mampu memastikan netralitas mereka, maka akan memfasilitasi partisipasi publik dalam memilih secara bebas, sesuai dengan berbagai prinsip demokrasi yang sehat di Indonesia.

Dalam memerankan peranan sebagai seorang profesional, maka Aparatur Sipil Negara harus memperlakukan seluruh politisi dan partai politik (parpol) dengan cara setara serta sama sekali tidak memihak siapapun.

Mereka harus mampu bekerja dengan cara independen atas dasar kepentingan negara dan masyarakat, serta bisa terlepas dari seluruh siklus politik praktik lima tahunan, termasuk ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

Seluruh hal tersebut menjadikan memang sangat penting adanya netralitas Aparatus Sipil Negara (ASN), utamanya dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Danantara Dorong Kontribusi Program Swasembada Pangan

Oleh: Puteri Mahesa Widjaya*) Indonesia memasuki babak baru dalam upaya mewujudkan kemandirian pangannasional melalui langkah-langkah progresif yang digerakkan oleh Badan PengelolaInvestasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Lembaga ini tampil sebagai simboltransformasi pengelolaan aset negara yang bukan hanya efisien secara ekonomi, tetapijuga berpihak pada kebutuhan strategis bangsa. Dengan visi kuat dan strategi terukur, Danantara membuktikan diri sebagai motor penggerak utama program swasembadapangan. Langkah-langkahnya mencerminkan optimisme masa depan, di mana kekuatandomestik diolah menjadi sumber daya nasional yang berdaulat. Danantara hadir bukansekadar sebagai pengelola investasi, tetapi sebagai garda depan perubahan yang membawa harapan besar bagi terwujudnya kedaulatan pangan Indonesia. Komitmen Danantara terhadap program swasembada pangan mendapat apresiasi dariberbagai pihak, termasuk legislatif. Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, menyampaikan harapan besar agar Danantara dapat menjadi pemimpin dalam penguatan kedaulatanpangan nasional. Ia menegaskan bahwa Danantara memiliki kapasitas kelembagaanuntuk mengonsolidasikan aset-aset negara, termasuk lahan dan alat produksi yang belum terkelola secara maksimal. Menurutnya, banyak aset tanah milik negara, baikyang dikelola BUMN seperti PT Perkebunan Nusantara, Perhutani, maupun ID Food, yang dapat diberdayakan untuk mendukung ketahanan pangan. Dukungan ini menjadipenguat arah kebijakan Danantara dalam memanfaatkan kekuatan domestik gunamemenuhi kebutuhan strategis bangsa. Salah satu fokus utama Danantara dalam mewujudkan swasembada pangan adalahkonsolidasi aset-aset negara berupa lahan produktif. Melalui identifikasi dan pemetaanulang terhadap lahan-lahan yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, Danantara mengambil langkah proaktif untuk menjadikannya sebagai basis produksipangan. Lahan milik negara yang berada di bawah pengelolaan berbagai BUMN kinidiarahkan untuk mendukung pertanian strategis, termasuk komoditas pangan pokokyang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat. Hal ini sejalan dengan visijangka panjang pemerintah untuk menjadikan tanah sebagai sumber dayaberkelanjutan demi kesejahteraan rakyat. Tak hanya itu, Danantara juga mengedepankan revitalisasi pabrik dan alat produksiyang tersebar di berbagai wilayah. Dengan menghidupkan kembali fasilitas produksimilik negara, Danantara membangun fondasi industri pangan yang kuat dan efisien. Pabrik-pabrik yang telah dipulihkan akan difungsikan kembali sebagai pusat pengolahanhasil pertanian, gudang logistik, maupun sebagai pusat distribusi bahan pokok. Langkahini akan mempercepat rantai pasok, mengurangi biaya logistik, serta meningkatkandaya jangkau pangan ke seluruh penjuru nusantara. Dukungan Danantara terhadap ketahanan pangan juga ditunjukkan melalui konsolidasisektor pupuk. Chief Operating Officer BPI Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan bahwadalam rencana kerja tahun 2025, industri pupuk menjadi salah satu prioritas utama. Konsolidasi ini mencakup pembangunan dan perbaikan pabrik, serta penyederhanaanproses bisnis agar produksi lebih efisien. Menurutnya, strategi ini bertujuan menurunkanbiaya produksi pupuk dan memastikan ketersediaannya bagi petani di seluruh wilayahIndonesia. Langkah tersebut menjadi bukti nyata bahwa Danantara tidak hanya fokuspada aspek korporasi, tetapi juga pada pelayanan terhadap kepentingan publik secaraluas. Dony juga menjabarkan bahwa Danantara telah menetapkan tiga klaster program utama: restrukturisasi, konsolidasi, dan pengembangan. Ketiga pilar ini menjadi fondasidalam optimalisasi sembilan sektor strategis BUMN, termasuk sektor pangan, pupuk, kawasan industri, dan hilirisasi komoditas. Program kerja ini mencerminkan keseriusanDanantara dalam membentuk sistem industri nasional yang tangguh dan efisien, dengan tujuan akhir mendukung kemandirian ekonomi dan ketahanan nasional. Untuk memastikan keberlanjutan seluruh inisiatif tersebut, Danantara juga menekankanpentingnya penguatan tata kelola kelembagaan, termasuk di bidang manajemen risiko, legalitas aset, sumber daya manusia, dan keuangan. Pendekatan ini menunjukkanbahwa transformasi yang dilakukan Danantara bukan semata-mata pada sisi fisik atauaset, tetapi juga menyangkut reformasi manajerial yang menyeluruh. Dalam konteks ini, Danantara hadir sebagai wajah baru dari pengelolaan investasi negara yang modern, efisien, dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang. Langkah-langkah strategis Danantara juga didukung dengan kolaborasi lintas sektor, baik dengan kementerian teknis, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha dankomunitas lokal. Kemitraan yang inklusif ini menjadi kekuatan penting dalammempercepat implementasi program swasembada pangan secara merata di berbagaiwilayah Indonesia. Dengan memperkuat sinergi, Danantara memastikan bahwa setiapelemen dalam rantai nilai pertanian, mulai dari produksi hingga distribusi, dapatberfungsi optimal. Dalam konteks pembangunan nasional, kehadiran Danantara menjadi representasi daritekad bangsa untuk berdiri di atas kaki sendiri. Pengelolaan aset negara yang diarahkanuntuk kebutuhan rakyat merupakan bentuk nyata dari ekonomi berdaulat. Melaluilangkah-langkah konkret yang dilakukan saat ini, Danantara tidak hanya memperkuatsektor pangan, tetapi juga meneguhkan peran strategis BUMN sebagai instrumenpembangunan nasional yang relevan dan berdampak langsung. Dengan arah yang jelas dan semangat kolaboratif yang tinggi, Danantara diyakini akanmenjadi lokomotif baru dalam mewujudkan swasembada pangan yang berdaulat, inklusif, dan berkelanjutan. Indonesia sedang bergerak menuju kemandirian pangan, dan Danantara berada di garda depan perjuangan ini, membawa harapan, solusi, danmasa depan yang lebih cerah bagi seluruh rakyat Indonesia. *Penulis merupakan Jurnalis Ekonomi dan Investasi
- Advertisement -

Baca berita yang ini