, Cina, dan Amerika Serikat sepakat bahwa ASEAN adalah tempat terbaik untuk menangani konflik dalam negeri di Myanmar.){kind=link}
MATA INDONESIA, JAKARTA – Ketua Kelompok Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (HAM), mendesak pembebasan tahanan politik yang ditangkap oleh junta militer Myanmar dan menyudahi kekerasan sejak aksi demonstrasi pecah.
“ASEAN sekarang harus bertindak cepat dan menetapkan batas waktu yang jelas bagi Min Aung Hlaing untuk mengakhiri kekerasan atau siap untuk meminta pertanggungjawaban,” tehas Ketua Kelompok ASEAN untuk HAM, Charles Santiago, melansir Reuters, Minggu, 25 April 2021.
Sebagaimana diketahui, pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing menghadiri KTT ASEAN di Jakarta –yang merupakan perjalanan sekaligus pertemuan luar negeri perdananya pasca-merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih, Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.
Pertemuan antara 10 negara anggota ASEAN sejatinya merupakan upaya internasional pertama untuk meredakan krisis dalam negeri Myanmar –negara miskin yang bertetangga dengan Cina, India, dan Thailand.
Sempat mengecam, Pemerintah Persatuan Nasional atau National Unity Government for Myanmar (NUG) yang terdiri dari tokoh-tokoh pro-demokrasi, sisa-sisa pemerintahan Aung San Suu Kyi yang digulingkan, dan perwakilan kelompok etnis bersenjata menyambut baik konsensus yang dicapai, namun menegaskan bahwa junta militer harus menepati janji.
“Kami menantikan tindakan tegas oleh ASEAN untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi kami,” kata Dr. Sasa yang merupakan juru bicara NUG.
Para pemimpin Vietnam, Singapura, Malaysia, Kamboja, Brunei Darussalam, dan tuan rumah Indonesia hadir dalam KTT ASEAN yang diselenggarakan pada Sabtu (24/4), bersama dengan para Menteri Luar Negeri dari Laos, Thailand, dan Filipina.
Akan tetapi, kebijakan non-intervensi ASEAN sedikit menghambat upaya penanganan masalah dalam negeri Myanmar. Meski demikian, PBB, Cina, dan Amerika Serikat sepakat bahwa ASEAN adalah tempat terbaik untuk menangani konflik dalam negeri di Myanmar.
“Kami di [@UN] Dewan Keamanan sangat menantikan hasil dari pertemuan @ASEAN di Burma (Myanmar), yang membutuhkan perhatian serius dan segera,” tulis Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield.
Belumnya, para pemimpin Asia Tenggara mengatakan bahwa pemimpin junta militer, Min Aung Hlaing berjanji untuk mengakhiri krisis yang tengah melanda Myanmar. Meski ia tidak secara eksplisit menanggapi tuntutan untuk menghentikan pembunuhan terhadap para pengunjuk rasa