AS Siagakan 8,500 Tentara, Rusia Serius Invasi Ukraina?

Baca Juga

MATA INDONESIA, WASHINGTON – Pentagon mengungkapkan bahwa sebanyak 8,500 tentara Amerika Serikat (AS) dalam siaga tinggi. Ribuan pasukan ini akan dikerahkan ke Eropa jika Rusia benar-benar menginvasi Ukraina.

Sebelumnya Presiden Joe Biden berkonsultasi dengan para pemimpin negara-negara Eropa, menggarisbawahi solidaritas AS dengan sekutu di Benua Biru. Dalam panggilan tersebut, para pemimpin negara itu membahas sikap agresif Rusia terhadap Ukraina.

Bagi Presiden Joe Biden, krisis Ukraina-Rusia merupakan ujian besar atas kemampuannya membentuk sikap sekutu yang bersatu melawan Presiden Vladimir Putin.

Sekretaris pers Pentagon John Kirby mengatakan bahwa sekitar 8.500 AS sedang disiagakan untuk kemungkinan penempatan – bukan ke Ukraina tetapi ke wilayah NATO di Eropa Timur sebagai bagian dari kekuatan aliansi yang dimaksudkan untuk menandakan komitmen terpadu untuk mencegah agresi Putin yang lebih luas.

Sementara Rusia membantah sedang merencanakan invasi ke Ukraina – negara bekas bagian Uni Soviet. Dikatakan bahwa tuduhan Barat hanyalah kedok untuk provokasi yang direncanakan NATO.

Beberapa hari terakhir telah terlihat diplomasi berisiko tinggi yang gagal mencapai terobosan apa pun, dan pemain kunci dalam drama membuat langkah yang menunjukkan ketakutan akan perang yang akan segera terjadi.

Presiden Biden telah berusaha untuk mencapai keseimbangan antara tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah Presiden Putin dan tindakan yang mungkin memberi pemimpin Rusia kesempatan untuk menggunakan kekuatan besar yang telah ia kumpulkan di perbatasan Ukraina.

“Ini tentang jaminan bagi sekutu NATO kami,” Kirby mengatakan pada konferensi pers Pentagon, menambahkan bahwa tidak ada pasukan yang dimaksudkan untuk ditempatkan ke Ukraina, yang bukan anggota NATO, melansir Associated Press, Selasa, 25 Januari 2022.

Dalam sebuah pernyataan, NATO mengatakan Belanda berencana untuk mengirim dua pesawat tempur F-35 ke Bulgaria pada April dan menempatkan sebuah kapal serta unit berbasis darat dalam keadaan siaga untuk Pasukan Respon NATO.

NATO belum membuat keputusan untuk mengaktifkan Response Force, yang terdiri dari sekitar 40.000 tentara dari berbagai negara. Kekuatan itu ditingkatkan tahun 2014—tahun ketika Rusia merebut Semenanjung Krimea Ukraina dan campur tangan untuk mendukung separatis pro-Rusia di Ukraina timur—dengan menciptakan “kekuatan ujung tombak” sekitar 20.000 tentara dalam siaga ekstra tinggi dalam Pasukan Respons yang lebih besar.

Jika NATO memutuskan untuk mengaktifkan Pasukan Respons, maka Paman Sam akan menyumbangkan sejumlah unit militer, kata Kirby.

“Ini adalah seruan NATO. Kami ingin memastikan bahwa kami siap jika panggilan itu datang. Dan itu berarti memastikan bahwa unit yang akan berkontribusi untuk itu siap secepat mungkin dalam waktu sesingkat mungkin,” sambungnya.

Dia mengatakan beberapa unit akan diperintahkan untuk siap ditempatkan hanya dalam waktu lima hari. Di antara 8.500 tentara, jumlah yang tidak ditentukan dapat dikirim ke Eropa untuk tujuan selain mendukung Pasukan Respons NATO.

Rusia telah mengumpulkan sekitar 100.000 tentara di dekat perbatasan Ukraina, menuntut agar NATO berjanji tidak akan pernah mengizinkan Ukraina untuk bergabung ke dalam kelompok tersebut dan bahwa tindakan lain, seperti menempatkan pasukan aliansi di negara-negara bekas blok Soviet, dibatasi.

NATO mengatakan Senin bahwa pihaknya memperkuat pencegahan di wilayah Laut Baltik.

“Aliansi akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi dan membela semua sekutu. Kami akan selalu menanggapi setiap kerusakan lingkungan keamanan kami, termasuk melalui penguatan pertahanan kolektif kami,” kata Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini