AS Akan Kembali ke Pakta Nuklir, Asalkan Iran Nurut

Baca Juga

MATAINDONESIA, INTERNASIONAL – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS),  Antony Blinken menegaskan, AS akan berpegang teguh pada pendiriannya bahwa Iran harus kembali mematuhi kesepakatan Pakta Nuklir Iran 2015. Ini merupakan syarat ajeg bila Teheran ingin AS kembali ke Pakta Nuklir tersebut.

Bukan hanya itu, AS di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden juga memastikan akan mencabut sanksi yang melumpuhkan sektor ekonomi, asalkan Iran kembali patuh. Diketahui, Trump menarik diri dari Pakta Nuklir dua tahun lalu.

Sementara Iran membalas sanksi kebijakan tekanan maksimum yang diterapkan AS dengan secara bertahap melanggar kesepatan nuklir tersebut. Teheran telah berulang kali mengatakan dapat dengan cepat menghentikan pelanggaran tersebut, asalkan AS mencabut sanksi.

Pakta Nuklir Iran 2015, yang secara resmi disebut Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), disepakati oleh Iran dan enam negara besar tahun 2015, di mana Iran berkomitmen untuk membatasi program nuklirnya dengan imbalan keringanan sanksi dari AS dan lainnya.

Blinken memastikan, jika Iran kembali ke kesepakatan, Washington akan berusaha untuk membangun apa yang disebut Blinken sebagai perjanjian yang lebih lama dan lebih kuat yang akan menangani masalah yang sangat bermasalah lainnya.

“Kami belum sampai di sana. Kami akan membawa perspektif yang berbeda mengenai masalah ini,” kata Antony Blinken menolak untuk mengatakan pejabat AS mana yang akan memimpin pembicaraan dengan Iran, melansir Reuters, Kamis, 28 Januari 2021.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini