MATA INDONESIA, WASHINGTON – Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Ned Price mendesak para pemimpin baru Afghanistan untuk membentuk pemerintahan inklusif yang melindungi kaum perempuan.
Price mengutip deklarasi PBB yang menyerukan “penghentian segera semua permusuhan dan pembentukan, melalui negosiasi inklusif, pemerintahan baru yang bersatu, inklusif, dan representatif – termasuk dengan partisipasi penuh, setara, dan bermakna perempuan.”
“Pemerintah AS akan mengakui pemerintahan baru Afghanistan yang potensial selama pemerintah itu menjunjung tinggi hak, tidak menyembunyikan teroris, dan melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan,” kata Ned Price, melansir Fox News, Selasa, 17 Agustus 2021.
Price mengatakan bahwa meskipun militer AS akan menarik diri dari Afghanistan, pasukan AS masih memiliki kemampuan di luar cakrawala untuk memerangi terorisme setelah Perang di Afghanistan berakhir.
“Pemerintah Afghanistan tidak akan bertahan 20 tahun jika bukan karena dukungan luas dan murah hati dari Amerika Serikat dan dunia. Kami berbagi kemanusiaan yang sama dengan orang-orang Afghanistan yang putus asa, yang ketakutan, yang perhatiannya … mereka memakainya di wajah mereka,” tuturnya.
Price mengungkapkan bahwa pemerintah AS sedang bekerja untuk membawa sebanyak mungkin warga Afghanistan yang rentan ke tempat yang aman. Sementara Taliban telah merebut istana kepresidenan di Kabul, memaksa Presiden Ashraf Ghani meninggalkan negara itu.
“Situasi akan terus berubah dalam beberapa jam mendatang dan kemungkinan dalam beberapa hari mendatang. Namun demikian, kami beroperasi di semua lini dan sepanjang waktu untuk melindungi orang-orang kami, mereka yang telah bekerja berdampingan dengan Amerika Serikat selama bertahun-tahun, dan lainnya. warga Afghanistan yang rentan,” kata Price.
Taliban menyapu Kabul pada Minggu (15/8), menyerbu kedutaan AS, membanjiri istana presiden, dan membebaskan ribuan teroris yang pernah menjadi tahanan di Pangkalan Udara Bagram.
