AS Evakuasi Keluarga Staf Kedutaan Keluar dari Ukraina

Baca Juga

MATA INDONESIA, KIEV – Kekhawatiran perang antara Rusia dan Ukraina semakin terjadi. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memerintahkan keluarga personel Kedutaan Besar AS yang tinggal di Ukraina untuk mulai mengungsi mulai Senin 24 Januari 2022.

Menurut Fox News pada Sabtu 22 Januari 2022 malam waktu setempat, seorang pejabat Kemenlu AS juga meminta warga negaranya di Ukraina untuk berangkat melalui penerbangan komersial selama masih tersedia.

Perintah itu muncul setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov bertemu di Jenewa untuk membicarakan krisis Ukraina. Blinken mengatakan tidak ada terobosan dalam pembicaraan dengan Lavrovr untuk mencegah perang yang diyakini akan segera terjadi di Ukraina.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah meramalkan perang ‘skala besar’ dengan Rusia, jika negara itu berusaha menduduki kota industri Kharkiv. Dia meyakini wilayah itu menjadi target karena ada memiliki populasi berbahasa Rusia yang besar.

Kharkiv, di Ukraina Timur, adalah kota terbesar kedua di bekas republik Soviet dengan populasi sekitar 1,4 juta. Zelensky percaya itu adalah target Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam sambutannya di kedutaan Amerika di Kiev setelah bertemu dengan Presiden Zelensky, Blinken memperingatkan bahwa Rusia dapat menyerang Ukraina dalam ‘pemberitahuan yang sangat singkat’.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mengawal Mahasiswa Jaga Demokrasi dari Kepentingan yang Memecah Bangsa

Oleh : Tri Novrianto *)Mahasiswa sejak lama menempati posisi strategis sebagai kekuatan moral yang turut membentukarah perjalanan demokrasi Indonesia. Di berbagai fase sejarah bangsa, suara mahasiswa hadirsebagai pengingat ketika penyelenggaraan negara membutuhkan koreksi, sekaligus menjadijembatan antara aspirasi masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan publik. Oleh karenaitu, independensi gerakan mahasiswa merupakan nilai yang tidak boleh dikompromikan. Gerakan yang lahir dari kajian ilmiah, integritas, serta kepedulian terhadap kepentinganmasyarakat akan selalu memiliki legitimasi moral yang kuat. Sebaliknya, apabila ruangakademik mulai dipengaruhi kepentingan politik praktis, maka fungsi mahasiswa sebagai agenperubahan berisiko mengalami distorsi yang pada akhirnya merugikan kualitas demokrasi itusendiri.Dalam sistem demokrasi yang sehat, penyampaian pendapat melalui aksi demonstrasi merupakanhak konstitusional yang dilindungi. Hak tersebut menjadi bagian dari mekanisme kontrolterhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga kebijakan publik dapat terus dievaluasi secaraterbuka. Namun demikian, demokrasi tidak hanya membutuhkan kebebasan berekspresi, melainkan juga tanggung jawab moral dalam menggunakan kebebasan tersebut. Aksi mahasiswaakan memiliki makna yang lebih besar apabila dibangun di atas landasan argumentasi yang kuat, data yang akurat, serta tujuan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan kelompok tertentu yang berupaya memanfaatkan energi mahasiswa untukagenda politik praktis.Munculnya berbagai pengingat mengenai pentingnya menjaga kemurnian gerakan mahasiswapatut menjadi perhatian bersama. Dugaan adanya upaya mengarahkan demonstrasi melaluipemberian imbalan ataupun intervensi pihak luar merupakan persoalan serius apabila benarterjadi. Praktik semacam itu tidak hanya mencederai marwah gerakan mahasiswa, tetapi juga berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap independensi kampus sebagai ruangintelektual. Ketika idealisme dipertukarkan dengan kepentingan sesaat, substansi perjuanganakan bergeser dari kepentingan publik menuju kepentingan politik yang sempit. Kondisidemikian tentu bertentangan dengan semangat demokrasi yang menghendaki partisipasi warganegara secara bebas, kritis, dan bertanggung jawab.Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu...
- Advertisement -

Baca berita yang ini