MataIndonesia, Jakarta – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf telah daftar 49 nama yang akan diberikan gelar pahlawan sudah diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan daftar nama-nama itu diberikan ke presiden oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. dari 49 nama tersebut, terdapat sosok Presiden ke-2 RI Soeharto.
Ketua Partai Nasdem Suryo Paloh menilai pemberian pemberian gelar Pahlawan kepada Soeharto harus dilihat dari sisi positifnya. Segala macam kontroversi tentang Soeharto adalah sebuah konsekuensi. Nasdem sepakat dengan pemberian gelar tersebut, Gelar Pahlawan kepada kepada para mantan presiden harus dilihat sebagai bentuk penghormatan negara.
“NasDem sudah kasih statement, sepakat itu. Nggak ada masalah,” kata Paloh usai acara Funwalk menjelang HUT ke-14 NasDem di DPP NasDem, Jakarta Pusat, Minggu (9/11/2025).
Lebih lanjut menurut Surya Paloh, bahwa Soeharto juga memberikan peran yang besar bagi Indonesia. adanya kekurangan dalam sisi kepemimpinan, tetapi harus dilihat secara objektif.
“Dengan perjalanan waktu masa jabatan 32 tahun yang cukup lama, sukar juga kita menghilangkan objektivitas bahwasanya sosok Presiden Soeharto telah memberikan posisi dan peran,” ucap Paloh.
Keberadaan beliau sebagai presiden yang membawa progress pembangunan nasional kita yang cukup berarti, seperti apa yang kita nikmatin hari ini.
Direktur Eksekutif ToBe Institute, Mochamad Imamudinussalam S.I.Kom angkat bicara menanggapi gelombang penolakan dari sejumlah organisasi masyarakat sipil terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto.
Ia menegaskan bahwa pandangan yang menolak penghargaan tersebut perlu ditimbang ulang secara objektif agar tidak terjebak pada penilaian sepihak terhadap sejarah bangsa.
“Kita harus membaca sejarah dengan kepala dingin dan perspektif utuh. Soeharto adalah bagian penting dari perjalanan republik ini, dengan jasa yang nyata dan kontribusi besar terhadap menjaga kedaulatan bangsa dari agresi militer asing dan juga terhadap pembangunan nasional” ujarnya.
Imamuddin menjelaskan bahwa konteks kepemimpinan Soeharto tidak bisa dilepaskan dari situasi geopolitik yang penuh ancaman pada masa itu. Indonesia baru saja keluar dari konflik ideologis dan menghadapi risiko disintegrasi nasional.
Pasca kemerdekaan Soeharto yang juga dekat dengan Jenderal Sudirman mempertahankan wilayah Yogyakarta, memimpin operasi penumpasan komunis G30S/PKI, dan keberhasilan Supersemar.
“Kebijakan-kebijakan yang dianggap keras harus dilihat dalam bingkai keamanan negara, bukan semata dari kacamata masa kini yang damai” lanjutnya.
Soeharto menjadi bagian penting perjalanan bangsa ini. Ia banyaknya jasa yang nyata dan kontribusi menjaga kedaulatan bangsa dan pembangunan nasional.