Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menciptakan berbagai gangguan keamanan di wilayah Papua. Teror yang dilakukan oleh OPM, termasuk pembakaran fasilitas publik seperti sekolah, menunjukkan urgensi untuk menindak tegas kelompok ini. Tindakan kriminal seperti ini tidak hanya mengancam keamanan masyarakat tetapi juga merusak masa depan generasi muda Papua. Oleh karenanya, berbagai pihak terus menyerukan agar pemerintah dan aparat keamanan segera mengambil langkah tegas guna mengatasi ancaman yang semakin meningkat dari kelompok separatis OPM.
OPM telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan di Papua. Kelompok ini berupaya menggunakan berbagai cara, termasuk kekerasan, untuk memperjuangkan pemisahan diri dari Indonesia. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat Papua yang hanya ingin hidup damai dan sejahtera. Untuk itu, dukungan publik dalam penindakan tegas terhadap OPM adalah hal yang sangat penting.
Pembakaran sekolah di Kampung Borbon, Distrik Okbab, Pegunungan Bintang pada 13 Juli 2024 menjadi sorotan utama. Peristiwa ini tidak hanya menyebabkan kerugian materiil tetapi juga menghantui para pelajar dan masyarakat setempat. Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) Sturman Panjaitan, menyatakan kekecewaannya terhadap aksi ini dan menekankan pentingnya aparat keamanan untuk segera menangkap pelaku. Seruan ini juga didukung oleh Kapendam XVII Cendrawasih, Letkol (Inf) Candra Kurniawan, yang juga mengecam keras tindakan tersebut dan menegaskan komitmen aparat keamanan dalam menjaga keamanan di Papua.
Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen (Pol) Faizal Ramadhani, turut menjelaskan bahwa aksi pembakaran sekolah ini dilakukan oleh lima anggota kelompok OPM, yang merupakan bagian dari OPM Kodap XXXV Bintang Timur. Kejahatan ini, menurutnya, memerlukan penanganan yang tegas dan cepat. Aparat keamanan telah mengambil langkah-langkah untuk mengejar para pelaku dan berusaha memastikan keamanan bagi masyarakat setempat. Langkah-langkah ini penting untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada masyarakat bahwa mereka dilindungi.
Selain tindakan represif, ada juga upaya preventif yang dilakukan oleh aparat keamanan. Operasi Separatis Mansinam 2024, misalnya, melibatkan pengerahan 70 personel Brimob di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Wakil Kepala Polda Papua Barat, Brigadir Jenderal Polisi Alfred Papare menyatakan bahwa operasi ini bertujuan untuk mencegah gangguan keamanan oleh OPM serta memastikan masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa. Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia selama operasi.
Keberadaan OPM dengan aksi-aksinya yang semakin meresahkan menunjukkan bahwa pendekatan dialog dan negosiasi yang selama ini dilakukan oleh pemerintah belum membuahkan hasil yang diharapkan. Meski demikian, tindakan tegas bukan berarti mengabaikan pendekatan dialog, melainkan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menegakkan hukum dan memastikan keamanan warganya.
Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, juga memberikan pandangan serupa. Ia menyoroti perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani masalah di Papua. Meutya menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada tindakan militer, tetapi juga mengoptimalkan pendekatan sosial budaya dan membuka ruang dialog dengan OPM. Dialog ini diharapkan dapat menjadi jalan menuju solusi damai yang inklusif, yang pada akhirnya dapat mengurangi ketegangan dan kekerasan di Papua.
Selain itu, Meutya juga menggarisbawahi pentingnya investasi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya untuk mengurangi ketidakstabilan keamanan. Komisi I DPR RI mengapresiasi langkah-langkah pembangunan yang telah dilakukan pemerintah selama 10 tahun terakhir, namun menekankan bahwa upaya tersebut perlu dilanjutkan dan ditingkatkan.
Keselamatan dan hak pendidikan anak-anak Papua juga menjadi perhatian utama. Tindakan pembakaran sekolah oleh OPM, menurut Meutya, adalah upaya untuk mengganggu proses pendidikan dan merampas hak anak-anak untuk belajar. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat keamanan harus memastikan bahwa anak-anak di Papua dapat belajar dengan aman dan nyaman tanpa intimidasi.
Tindakan tegas terhadap kelompok separatis OPM juga sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setiap tindakan kekerasan dan ancaman terhadap masyarakat serta fasilitas umum merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan hukum internasional. Dengan demikian, pemerintah harus bisa memastikan bahwa tidak ada kelompok atau individu yang boleh melakukan aksi kekerasan tanpa konsekuensi.
Dukungan publik terhadap tindakan tegas pemerintah dan aparat keamanan adalah kunci dalam upaya pemberantasan OPM. Masyarakat harus memahami bahwa tindakan tegas diperlukan untuk melindungi hak-hak mereka serta memastikan stabilitas dan keamanan di Papua. Partisipasi aktif masyarakat, terutama dalam bentuk pelaporan tindakan kriminal dan kerjasama dengan aparat keamanan, akan sangat membantu dalam upaya penanggulangan ini.
Lebih jauh, dukungan ini juga penting untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa tindakan pemerintah bukanlah bentuk penindasan, melainkan upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman kelompok separatis. Dukungan publik yang kuat dapat memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk mengambil tindakan yang diperlukan demi menjaga keamanan dan kedaulatan negara.