Pilkada yang damai dan aman bukanlah sekadar impian, melainkan suatu keharusan yang bisa kita wujudkan bersama. Dengan sinergi optimal antara aparat keamanan, kita dapat menciptakan suasana kondusif yang memungkinkan masyarakat memberikan suara tanpa rasa takut. Kunci dari suksesnya pelaksanaan Pilkada terletak pada kerja sama yang erat antara polisi, TNI, dan satuan pengamanan lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, menegaskan bahwa seluruh kekuatan TNI dan Polri akan dikerahkan untuk memastikan tidak ada gangguan selama proses Pilkada berlangsung. Hal ini bukan hanya sekadar tugas, melainkan sebuah kewajiban bagi aparat keamanan untuk menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
Hadi menyatakan dengan tegas bahwa TNI dan Polri harus menjamin pelaksanaan Pilkada 2024 berlangsung tanpa gangguan. Setiap wilayah akan dipenuhi dengan aparat keamanan yang siap menjaga ketertiban.
Lebih jauh, Hadi juga meminta agar setiap aparat TNI dan Polri memetakan wilayah yang berpotensi rawan konflik selama Pilkada. Langkah ini penting untuk mengantisipasi segala kemungkinan buruk yang bisa terjadi.
Aparat intelijen organik di setiap daerah harus bekerja keras dan tidak bergantung pada bantuan dari daerah lain. Fokus pada daerah masing-masing, karena setiap wilayah memiliki karakteristik dan potensi kerawanan yang berbeda.
Selain itu, Hadi menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Tidak boleh ada tumpang tindih kewenangan yang bisa menghambat proses pelaksanaan Pilkada. Gubernur, bupati, dan wali kota harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar semua langkah pengamanan bisa berjalan lancar dan sesuai rencana.
Di Kalimantan Selatan, sinergi antara Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat menjadi kunci pengamanan Pilkada 2024. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel, Kombes Pol. Erick Frendriz, menegaskan pentingnya kerjasama ini untuk menindak pelanggaran selama Pilkada.
Koordinasi cepat antara Bawaslu dan kepolisian diperlukan untuk memastikan apakah pelanggaran yang terjadi cukup ditangani Bawaslu atau masuk ranah pidana yang harus ditangani kepolisian melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Erick mengingatkan bahwa pelanggaran Pilkada bisa berdampak luas jika tidak ditangani dengan tepat dan cepat. Pilkada yang aman dan damai pada 2024 lalu menjadi modal penting untuk menyongsong Pilkada 2024. Pengalaman baik ini harus dijadikan standar dalam menjaga keamanan Pilkada mendatang.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel, Aries Mardiono, juga mengapresiasi kinerja Polda Kalsel dan seluruh jajaran polres yang telah mengawal keamanan dan ketertiban pemilu sebelumnya. Bawaslu Provinsi Kalsel memberikan piagam penghargaan kepada Kapolda Kalsel, Irjen Pol. Winarto, sebagai bentuk apresiasi atas sinergi yang baik selama ini.
Aries optimis bahwa dengan sinergi semua pihak, termasuk KPU dan Bawaslu, kelancaran Pilkada dapat diwujudkan dan penegakan hukum dapat ditegakkan dengan baik.
Keamanan selama Pilkada tidak hanya tanggung jawab aparat yang tampak di permukaan, tetapi juga aparat intelijen yang bekerja di belakang layar. Merekalah yang memetakan potensi kerawanan dan memberikan informasi penting bagi aparat yang bertugas di lapangan.
Dengan informasi yang akurat dan tepat waktu, langkah-langkah preventif bisa diambil sebelum masalah membesar. Oleh karena itu, sinergi antara aparat keamanan dan intelijen harus selalu dijaga dan ditingkatkan.
Aparat intelijen organik yang tersebar di berbagai daerah memiliki tugas berat untuk memastikan tidak ada daerah yang luput dari pengawasan. Mereka harus bekerja tanpa pamrih dan selalu siap memberikan laporan yang akurat kepada aparat keamanan. Dalam hal ini, koordinasi antar wilayah juga menjadi kunci suksesnya pengamanan Pilkada.
Tidak hanya itu, masyarakat juga diharapkan turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Pilkada. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan potensi gangguan keamanan atau pelanggaran Pilkada bisa sangat membantu aparat keamanan. Sinergi antara aparat keamanan, intelijen, dan masyarakat akan menjadi benteng kuat dalam menjaga keamanan Pilkada 2024.
Tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah bisa menjadi penghalang dalam proses pengamanan Pilkada. Oleh karena itu, Hadi Tjahjanto menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara kedua pihak. Setiap langkah harus diambil dengan komunikasi yang jelas dan terarah. Pemerintah daerah harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan semua tindakan berjalan sesuai rencana.
Tidak hanya dalam hal pengamanan, koordinasi juga penting dalam segala aspek pelaksanaan Pilkada. Dari logistik hingga penegakan hukum, semua harus berjalan dengan koordinasi yang baik. Dengan demikian, proses Pilkada bisa berlangsung lancar dan hasilnya bisa diterima oleh semua pihak.
Kesuksesan Pilkada 2024 tidak hanya bergantung pada aparat keamanan, tetapi juga pada semua elemen masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, aparat keamanan, intelijen, dan masyarakat adalah kunci utama. Semua pihak harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik untuk memastikan Pilkada berlangsung aman dan damai.
Menjamin keamanan dan kelancaran Pilkada 2024 adalah tugas bersama yang membutuhkan sinergi optimal antar aparat keamanan, baik TNI maupun Polri. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi aktif masyarakat, juga sangat penting. Dengan bekerja sama, kita bisa memastikan Pilkada 2024 berjalan lancar tanpa gangguan sedikitpun. Mari kita semua berkontribusi untuk mewujudkan Pilkada yang aman, damai, dan sukses.
