Apaan Nih, DPR Minta Pejabat Lebih Duluan Dapat Vaksin

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – DPR RI punya saran berbeda, dari rencana pemerintah untuk menyuntikkan vaksin Covid-19 pertama kepada tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan penanganan pandemi.

Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Anshory Siregar, vaksin sebaiknya disuntikkan terlebih dahulu kepada pejabat negara, seperti presiden, menteri dan anggota DPR/MPR, agar meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program vaksinasi Covid-19.

“Supaya tidak ada pertanyaan di tengah masyarakat, bagaimana kalau pejabat-pejabat yang divaksin lebih dulu? Pejabat negara tidak lebih dari 4.000 orang, termasuk sedikit dibandingkan jumlah vaksin 1,2 juta yang sudah datang,” kata Anshory di Jakarta, Kamis 10 Desember 2020.

Menurut politikus PKS tersebut, vaksinasi terhadap pejabat adalah bentuk tanggung jawab mendukung penanganan Covid-19.

Kemudian, setelah para pejabat, ia menyarankan agar vaksin disuntikkan kepada para tokoh masyarakat dan agama, agar kepercayaan rakyat bertambah.

“Mohon disampaikan kalau ada rapat dengan presiden. Pejabat dan tokoh-tokoh didahulukan agar masyarakat bilang pemimpin kami tidak ragu, maka kami ikuti,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan pemerintah berencana menyediakan tiga juta dosis vaksin yang pada tahap pertama akan diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan.

Terawan mengatakan Indonesia telah menerima 1,2 juta dosis vaksin yang akan disuntikkan kepada para tenaga kesehatan di Jawa dan Bali. Jawa dan Bali dipilih vaksinasi tahap pertama karena memiliki populasi penduduk yang lebih besar dan kasus positif yang tinggi.

Sementara 1,8 juta dosis vaksin yang datang tahap kedua akan diberikan kepada para tenaga kesehatan di luar Jawa dan Bali.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Dekan Adab UINSA dicopot, SEMA PTKIN angkat bicara

Mata Indonesia, Surabaya – Senat Mahasiswa (SEMA) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia turut merespon terkait dengan pencopotan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya yang dinilai sepihak dan tanpa proses yang jelas. Pencopotan yang dilakukan oleh Rektor UIN Surabaya, Prof Akhmad Muzakki, memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa dan civitas akademika UIN Surabaya.
- Advertisement -

Baca berita yang ini