Angka Kemiskinan di Gunungkidul Meningkat, Pemkab Fokus ke Enam Langkah Pengentasan Ini

Baca Juga

MATA INDONESIA, YOGYAKARTA – Kasus Covid-19 yang terjadi di dunia berdampak terhadap tingkat ekonomi masyarakat termasuk di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta.

Tercatat ada kenaikan masyarakat miskin dengan total 17 persen yang sebelumnya 16 persen dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Menanggulangi penambahan angka kemiskinan tersebut, Kepala Bidang Pemerintahan Sosual dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Ajie Saksono mengatakan ada sejumlah langkah yang mereka siapkan.

“Sudah ada focus group discussion [FGD] dengan Pak Wabup dan arahnnya jelas. Penanganan secara lintas sektoral serta melibatkan seluruh OPD,” katanya, Minggu 18 September 2022.

Terdapat sejumlah program prioritas yang akan dijalankan sesuai dengan arah kebijakan dari Pemerintah DIY. Beberapa diantaranya adalah –

  • Pemberian bantuan sosial untuk lansia
  • Pemberdayaan UMKM dan kelembagaan masyarakat
  • Stimulan rumah tak layak huni
  • Pemenuhan gizi berbasis panganan lokal
  • Sosialisasi generasi berencana
  • Penyediaan akses air bersih ke masyarakat.

“Kebutuhan anggaran memang besar. Tapi, hingga sekarang belum ada kajian terkait kebutuhan pasti untuk menurunkan angka kemiskinan sebesar 1 persen,” katanya.

Disamping itu, Ajie mengatakan ada tujuh Kecamatan prioritas yang disasar untuk pengentasan kemiskinan itu. Tujuh kecamatan antara lain, Saptosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ponjong, Tepus, dan Karangmojo.

Tujuh kecamatan itu sudah melengkapi delapan indikator kantong kemiskinan. Meliputi jumlah penduduk miskin, nilai indeks pembangunan manusia (IPM), nilai indeks desa membangun (IDM), kalurahan rawan pangan, keberadaan rumah tak layak huni (RTLH), jumlah sanitasi tak layak, akses sumber air tak layak, serta ketiadaan akses listrik.

Reporter: M Fauzul Abraar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini