Angka Kemiskinan di Gunungkidul Meningkat, Pemkab Fokus ke Enam Langkah Pengentasan Ini

Baca Juga

MATA INDONESIA, YOGYAKARTA – Kasus Covid-19 yang terjadi di dunia berdampak terhadap tingkat ekonomi masyarakat termasuk di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta.

Tercatat ada kenaikan masyarakat miskin dengan total 17 persen yang sebelumnya 16 persen dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Menanggulangi penambahan angka kemiskinan tersebut, Kepala Bidang Pemerintahan Sosual dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Ajie Saksono mengatakan ada sejumlah langkah yang mereka siapkan.

“Sudah ada focus group discussion [FGD] dengan Pak Wabup dan arahnnya jelas. Penanganan secara lintas sektoral serta melibatkan seluruh OPD,” katanya, Minggu 18 September 2022.

Terdapat sejumlah program prioritas yang akan dijalankan sesuai dengan arah kebijakan dari Pemerintah DIY. Beberapa diantaranya adalah –

  • Pemberian bantuan sosial untuk lansia
  • Pemberdayaan UMKM dan kelembagaan masyarakat
  • Stimulan rumah tak layak huni
  • Pemenuhan gizi berbasis panganan lokal
  • Sosialisasi generasi berencana
  • Penyediaan akses air bersih ke masyarakat.

“Kebutuhan anggaran memang besar. Tapi, hingga sekarang belum ada kajian terkait kebutuhan pasti untuk menurunkan angka kemiskinan sebesar 1 persen,” katanya.

Disamping itu, Ajie mengatakan ada tujuh Kecamatan prioritas yang disasar untuk pengentasan kemiskinan itu. Tujuh kecamatan antara lain, Saptosari, Playen, Gedangsari, Nglipar, Ponjong, Tepus, dan Karangmojo.

Tujuh kecamatan itu sudah melengkapi delapan indikator kantong kemiskinan. Meliputi jumlah penduduk miskin, nilai indeks pembangunan manusia (IPM), nilai indeks desa membangun (IDM), kalurahan rawan pangan, keberadaan rumah tak layak huni (RTLH), jumlah sanitasi tak layak, akses sumber air tak layak, serta ketiadaan akses listrik.

Reporter: M Fauzul Abraar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini