MATA INDONESIA, JAKARTA – Seluruh anggota DPR beserta keluarga yang dikabarkan berjumlah 2.000 orang akan menjalani rapid test corona atau Covid-19 pekan ini. Rencana itu menuai kecaman dari segenap kalangan.
Salah satunya datang dari Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD). Gerakan ini digalang oleh Arif Susanto, Jeirry Sumampow, Badi’ul Hadi, Kaka Suminta, Alwan Riantobi, Yusfitriadi, Ray Rangkuti dan Lucius Karus.
Lucius yang merupakan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) ini mengecam keras kelakuan para anggota DPR tersebut. Ia mengatakan para anggota dewan seakan-akan tak tau malu dan telah melupakan prioritas dari rapid test ini. Padahal belum tentu semua yang masuk dalam rombongan anggota DPR ini tidak sedang mengalami gejala terjangkit corona.
“Mereka hanya dikejar oleh rasa takut yang keterlaluan kalau-kalau virus mematikan itu sudah menjangkiti dirinya. Padahal jelas-jelas rapid test ini diprioritaskan bagi warga yang sudah menyandang status ODP dan PDP,” katanya kepada Mata Indonesia, Selasa 24 Maret 2020.
Iya pun mengaku miris dengan kelakuan para anggota dewan ini. Para anggota DPR dianggap seolah-olah cuek dengan situasi serba minim yang tengah dihadapi oleh pemerintah, termasuk kelangkaan alat medis bahkan untuk petugas medis sendiri dalam menangani corona.
“Tentu saja, info ini membuat kita miris dan bahkan jengkel. Anggota DPR beserta keluarga justru ingin diistimewakan. Pengistimewaan ini menambah luka warga masyarakat kita,” ujarnya.
Oleh karena itu, GIAD pun menyatakan sikap sebagai berikut :
Pertama, menolak tegas pelaksanaan rapid test anggota DPR beserta keluarganya itu. Jika ada anggota DPR yang mengalami gejala terpapar Virus Corona, maka sebaiknya berinisiatif sesuai dengan petunjuk protokol penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah. “Mereka bisa menjangkau pusat pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah,” kata Lucius.
Kedua, Rapid test sebaiknya diprioritaskan bagi yang memang terindikasi mempunyai gejala terpapar Corona. Bukan saja karena hal ini bisa menghemat keuangan negara atau dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, juga karena secara umum, rapid test di Indonesia hanya ditujukan bagi mereka yang memiliki gejala awal Covid-19.
“Maka, rapid test untuk seluruh anggota DPR beserta keluarganya merupakan langkah yang berlebihan dan menambah beban luka masyarakat,” ujar Lucius geram.
Lucius pun meminta DPR untuk konsisten mengikuti imbauan pemerintah untuk menerapkan social distancing dalam menjalankan tugas demi mencegah terus meluasnya wabah Corona. Penerapan social distancing bisa dilakukan dengan mengerjakan tugas dan fungsi parlemen dari rumah masing-masing.
Namun menurut Lucius, kebijakan DPR saat ini dengan memperpanjang masa reses bukan kebijakan yang baik untuk mencegah penyebaran virus corona.
“Reses bukan liburan di dapil. Karena itu reses bertentangan dengan semangat social distancing karena anggota diminta untuk bertemu dan berkumpul dengan konstituen di Dapil sambil menyerap aspirasi. Kami berharap DPR memberikan peran yang nyata dalam pencegahan dan penanganan pandemi corona ini,” katanya.
