Anggaran Rp5,1 Triliun Disiapkan PUPR untuk Pembangunan IKN Nusantara

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara pada tahun 2022 sebesar Rp5,10 triliun. Hal itu dikatakan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Dana tersebut dialokasikan pada lima direktorat jenderal di bawahnya, yaitu Ditjen Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 0,11 triliun.

Dana itu akan digunakan untuk pengendalian banjir pada DAS Sanggai, pembangunan bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, Intake Sungai Sepaku (Kapasitas 3.000 liter/detik), penyediaan air baku dan peresmian Mentawir.

Selanjutnya Ditjen Perumahan sebesar Rp0,48 triliun yang digunakan untuk pembangunan rumah dinas serta hunian untuk para pekerja konstruksi di IKN Nusantara.

“Jadi nanti para kontraktor pekerjanya kita tempatkan di tower rusun yang kita bangun, jadi tidak lagi membangun rumah-rumah bedeng di sekitar sehingga menjadi kumuh,” ujar Menteri Basuki, Kamis 25 Agustus 2022.

Selain itu juga dialokasikan untuk Ditjen Bina Marga sebesar Rp2,11 triliun, yang digunakan untuk pembangunan jalan kerja/logistik IKN (KIPP), pembangunan jalan di dalam KIPP, preservasi jalan logistik IKN, preservasi ruas jalan IKN Nusantara.

Lebih lanjut Menteri Basuki menjelaskan anggaran tersebut digunakan untuk Ditjen Cipta Karya sebesar Rp2,36 trili untuk pembangunan IPA tahap 1 KIPP, IPAL KIPP, sanitasi pengelolaan persampahan KIPP, pengembangan kawasan permukiman.

Selanjutnya juga untuk membangun istana presiden, istana wakil presiden, 4 blok kemenko, kemensetneg, bangunan gedung dan kawasan kantor K/L, Kementerian PUPR, masjid negara, Bandara Nusantara, perkantoran satgas, pekerjaan bukan bangunan gedung, sayembara konsep desain, serta penyusunan basic design.

Sedangkan Ditjen Bina konstruksi dialokasikan sebesar Rp0,04 triliun untuk manajemen pengadaan barang dan jasa terkait UKPBJ honorarium pokja khusus PBJ, dan pembinaan tenaga kerja konstruksi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini