Aneh, Pemerintah Afrika Selatan Tolak Vaksin Sputnik V

Baca Juga

MATA INDONESIA, CAPE TOWN – Vaksin Covid-19 buatan Rusia, Sputnik V mendapat penolakan di Afrika Selatan. Regulator obat Afrika Selatan beralasan bahwa perusahaan vaskin tersebut tak mampu menjawab beberapa masalah keamanan yang mereka ajukan.

Otoritas Pengatur Produk Kesehatan Afrika Selatan atau SAHPRA, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa permintaan untuk Sputnik V untuk disahkan tidak dapat disetujui saat ini.

Hal ini mengacu pada vaksin HIV yang gagal di masa lalu yang menggunakan teknologi serupa. Tetapi regulator menambahkan bahwa proses peninjauannya terus berlanjut dan masih terbuka untuk menerima data keselamatan lebih lanjut dari pabrikan Rusia.

Sebuah studi tahap akhir yang diterbitkan dalam jurnal Lancet tahun lalu di lebih dari 20 ribu peserta menemukan bahwa Sputnik V aman dan sekitar 91 persen efektif dalam mencegah orang menjadi sakit parah akibat terinfeksi Covid-19.

Sputnik V menggunakan dua jenis virus tidak berbahaya yang dikenal sebagai adenovirus untuk membawa protein lonjakan ke dalam tubuh, yang kemudian memperkuat sistem kekebalan untuk menghasilkan antibodi terhadap Covid-19.

Dan pihak SAHPRA mengatakan kekhawatiran telah dikemukakan tentang keamanan Adenovirus Tipe 5, yang digunakan dalam salah satu dosis Sputnik V. Dosis lainnya mengandung Adenovirus Tipe 26, yang juga digunakan oleh Johnson & Johnson.

Pejabat Afrika Selatan menunjuk pada dua studi penelitian yang gagal menguji vaksin HIV juga menggunakan Adenovirus Tipe 5, yang menemukan laki-laki yang divaksinasi memiliki risiko lebih tinggi terinfeksi HIV.

“Kami telah meminta pembuat Sputnik V Rusia untuk memberikan data yang membuktikan keamanan vaksin di negara dengan tingkat HIV yang tinggi tetapi mereka tidak dapat memenuhi permintaan kami secara memadai,” kata pihak regulator, melansir Africa News.

Dalam sebuah pernyataan, Gamaleya Center – produsen Sputnik V, menyebut kekhawatiran tentang vektor vaksin yang sama sekali tidak berdasar. Dikatakan spekulasi tentang hubungan antara Adenovirus Tipe 5 dan penularan HIV pada populasi berisiko tinggi didasarkan pada penelitian skala kecil yang tidak meyakinkan di antara sukarelawan dengan perilaku berisiko yang sangat mungkin.

Julian Tang, ahli virus di Universitas Leicester Inggris, bingung dengan keputusan Afrika Selatan untuk menolak Sputnik V.

“Ini adalah hubungan yang aneh untuk dibuat,” katanya, menjelaskan bahwa sementara kekhawatiran masa lalu telah dikemukakan tentang penggunaan vektor virus tertentu di Sputnik V, masih banyak yang belum pasti,” tuturnya.

“Bukan vektor yang menyebabkan HIV jadi Anda tidak bisa menyalahkannya begitu saja,” kata Tang.

Vaksin yang dibuat oleh AstraZeneca menggunakan adenovirus simpanse terkait; baik itu dan vaksin buatan Johnson & Johnson telah disetujui di Afrika Selatan.

Di tengah keragu-raguan vaksin yang meluas di Rusia, pihak berwenang telah berjuang untuk meyakinkan orang untuk divaksinasi dan tingkat imunisasi di negara itu tetap sangat rendah, sekitar 32 persen, meskipun ketersediaan Sputnik V terbilang cukup.

Sputnik V saat ini juga sedang dipertimbangkan untuk disahkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Badan Obat Eropa. Dosis ini telah diberi lampu hijau di lebih dari 70 negara. Sampai saat ini tidak ada masalah keamanan yang signifikan telah diidentifikasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini