MATA INDONESIA, INTERNASIONAL – Kongres Meksiko mengubah undang-undang keamanan untuk membatasi keberadaan agen asing di tanah Meksiko. Akan tetapi, undang-undang ini mendapat tentangan dari Amerika Serikat (AS) karena khawatir menghambat kerja investigasi narkotika lintas batas.
Amandemen yang disahkan oleh Senat Meksiko itu sejatinya tidak secara khusus menargetkan Paman Sam, tetapi diusulkan oleh Presiden Andres Manuel Lopez Obrador setelah perselisihan diplomatik atas penangkapan mantan Menteri Pertahanan Meksiko, Salvador Cienfuegos di bandara internasional Los Angeles.
Sebagai catatan, Cienfuegos ditangkap pada Oktober dalam operasi Administrasi Penegakan Narkoba (DEA) AS. Cienfuegos yang dikenal sebagai pemain top dalam memerangi narkoba di Meksiko mengaku tak bersalah atas dakwaan narkoba dalam kasus yang telah menguji kerja sama antara AS – Meksiko dalam perang melawan kartel.
Jaksa AS kemudian mencabut dakwaan narkoba terhadap Cienfuegos pada 18 November dan menyerahkan berkas penyelidikan ke Meksiko. Sang Jaksa mengatakan kebijakan luar negeri yang sensitif melebihi kepentingan dalam menekan kasus tersebut.
Guille Alvarado, seorang anggota parlemen, mengatakan undang-undang itu akan melindungi kedaulatan Meksiko. Proposal tersebut lolos 329-98 di majelis rendah, dengan 40 anggota parlemen abstain.
Amandemen undang-undang keamanan nasional yang disahkan oleh Senat akan memaksa agen yang bekerja untuk negara asing untuk berbagi informasi yang mereka temukan di Meksiko dan akan mencabut kekebalan mereka jika mereka melakukan kejahatan.
Analis keamanan Raul Benitez menggambarkan reformasi tersebut sebagai tanggapan langsung terhadap penangkapan Cienfuegos, dan mengatakan itu disetujui terlalu cepat untuk analisis yang cermat tentang kemungkinan konsekuensi.
“Itu dilakukan dengan buruk. Tidak diragukan lagi, hal itu dapat menimbulkan keteganan antara Amerika Serikat dan Meksiko,”kata Raul Benitez, melansir Reuters, Rabu, 16 Desember 2020.
Membuat agen asing berbagi informasi dengan Meksiko, jelas akan mengkhawatirkan pejabat AS, yang mengatakan banyak institusi Meksiko disusupi oleh kartel.
Mantan Jaksa Agung AS, William Barr menentang RUU itu, dengan mengatakan itu akan menguntungkan kelompok kriminal dan membuat kerja sama bilateral lebih sulit.
Di antara persyaratan yang lebih memberatkan dalam RUU yang disahkan oleh Senat, pertemuan agen dengan pejabat lokal harus disetujui oleh komite keamanan pemerintah federal yang baru dan pejabat kementerian luar negeri harus hadir pada pertemuan tersebut.
