Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Yogyakarta Menolak Pembungkaman Demokrasi dan Anti Dinasti Politik

Baca Juga

Mata Indonesia, Yogyakarta – Melihat situasi negara yang semakin carut marut hari ini, mulai dari runtuhnya demokrasi yang berimbas pada seluruh sektor kehidupan bernegara.

Belum selesai dengan persoalan kebebasan demokrasi dalam lingkup pendidikan dan agraria, menjelang pesta demokrasi 5 tahunan masyarakat justru dihadapkan dengan praktik-praktik politik yang kotor sehingga menjadi pembodohan politik yang terjadi di tengah masyarakat.

“Sangat disayangkan berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh para pemangku kebijakan kini hanya menjadi pelanggeng keserakahan dari segelintir pihak yang berkepentingan,” ungkap Arya Dewi Prayetno Koordinator Daerah BEM Nusantara DIY.

Berbagai instrumen lembaga negara, salahsatunya adalah Mahkamah Konstitusi tidak seharusnya dikangkangi oleh rezim yang berkuasa sebab hal tersebut yang menjadikan Mahkamah Konstitusi tidak lagi berdaulat.

“Masa kepemimpinan presiden hari ini menuai banyak kontroversi dan persoalan demokrasi yang disebabkan oleh keserakahan penguasa atas kekuasaan,” tegasnya.

Tentunya hal ini tidak menunjukkan adanya edukasi politik yang baik bagi para pelajar, mahasiswa, dan masyarakat secara umum. Keserakahan dalam kekuasaan memporak porandakan siklus hidup berbangsa dan bernegara yang dilakukan dengan memberikan keistimewaan kekuasaan atas relasi kuasa dan hubungan keluarga yang kita sebut dengan dinasti politik.

Mahasiswa dan masyarakat hari ini harus memiliki peran sebagai agen kontrol pada sistem demokrasi yang berjalan di negara yang katanya menganut prinsip demokrasi ini.

“Para penguasa diharamkan mengintervensi dan mencoba untuk merasuk pada setiap kebijakan yang berujung pada kesesatan yang membuat rakyat menjadi sengsara,” sambungnya.

“Tidak dapat dibenarkan ketika kekuasaan hanya dijadikan alat untuk memberangus kebebasan demokrasi. Selain itu, tidak pantas bagi seorang pemimpin yang diberikan mandat kepercayaan dari rakyat untuk menjalankan fungsinya tapi justru mencari jalan keuntungan dengan memberikan keistimewaan kekuasaan bagi segelintir orang yang menurutnya dekat dengan dirinya,” tutupnya.

Terlebih adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan lembaga negara untuk memberikan kekuasaan dengan sangat mudah bagi keturunan dan keluarganya sehingga hal ini tentu wajib untuk ditolak dan respon cepat agar semakin tidak merosotnya demokrasi di negara yang kita cintai ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Upaya Presiden Jokowi Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja Melalui Pengesahan UU Cipta Kerja

Oleh: Teguh Ahmad Insani )* Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, yang disahkan pada tahun 2020, merupakan salah satu langkah strategis pemerintahan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini