Alhamdulillah, Pemerintah Indonesia Telah Mengevakuasi WNI dari Kabul

Baca Juga

MATA INDONESIA, KABUL – Satu per satu negara mulai mengevakuasi warganya yang saat ini berada di Afghanistan, termasuk Indonesia. Negara yang berada di antara wilayah Asia Selatan dan Asia Tengah itu tengah bergejolak, menyusul perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh kelompok Taliban.

Sebagai catatan, pemerintah Indonesia mengerahkan pesawat militer milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Udara (AU) untuk mengevakuasi WNI dari Kabul. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi.

“Tim evakuasi membawa 26 WNI termasuk staf KBRI, 5 WN Filipina, dan WN Afghanistan (suami dari WNI dan staf lokal KBRI),” tulis Menlu Retno dalam akun Twitter, Jumat, 20 Agustus 2021.

Akan tetapi, Menlu Retno tidak menjelaskan secara rinci terkait nasib Kedutaan Besar Indonesia di Kota Kabul, apakah akan tetap beroperasi seperti biasa atau ditutup. Selain itu, pemerintah Indonesia juga belum memutuskan, apakah akan menjalin hubungan diplomatik dengan pemerintah baru bentukan Taliban atau tidak.

“Alhamdullilah, Pemerintah Indonesia telah berhasil mengevakuasi WNI dari Kabul, Afghanistan dengan pesawat TNI AU. Pesawat saat ini sudah berada di Islamabad untuk melanjutkan penerbangan ke Indonesia,” kata Menlu Retno dalam akun Twitter.

Taliban berhasil menguasai wilayah Ibu Kota Kabul dan menduduki Istara Kepresidenan Afghanistan pada Minggu (15/8), atau sekitar tiga bulan sejak pertama kali mereka melancarkan serangan.

Kelompok ini juga secara resmi mendeklarasikan Afghanistan sebagai sebuah negara baru bernama “Imarah Islam Afghanistan.” Ini sebenarnya nama lama dari negara itu ketika rezim Taliban berkuasa sejak 1996 hingga 2001 atau sebelum digulingkan oleh invasi NATO pimpinan Amerika Serikat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini