MATA INDONESIA, SEOUL – Ketegangan Semenanjung Korea sedikit mereda setelah Kantor Berita KCNA melaporkan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menunda aksi militer terhadap Korea Selatan (Korsel). Tetapi bukan berarti dibatalkan, karena keputusan melakukan aksi militer tersebut akan ditentukan pada pertemuan kelima Komisi Militer Pusat Ketujuh Partai Buruh Korea (WPK).
Pernyataan itu dilakukan pada rapat pendahuluan untuk pertemuan kelima tersebut. KCNA melaporkan rapat pendahuluan itu dihadiri Kim Jong-un selaku ketua WPK dan ketua Komisi Militer Pusat WPK.
Selain itu Wakil Ketua Komisi Militer Pusat WPK, Ri Pyong Chol, serta beberapa anggota komisi.
Pertemuan tersebut memeriksa item agenda kebijakan militer utama yang akan diletakkan sebelum pertemuan kelima Komisi Militer Pusat WPK Ketujuh.
Selain itu, membuat studi tentang laporan dan keputusan, yang akan diserahkan ke pertemuan kelima, dan beberapa dokumen membawa langkah-langkah negara untuk lebih memperkuat pencegah perang negara.
Dalam beberapa pekan terakhir Korut meledakkan kantor penghubung Korea di perbatasannya, menyatakan berakhirnya dialog dengan Korsel, dan mengancam aksi militer.
Saudara Jung-un, Kim Yo-jong, pekan lalu memperingatkan langkah balasan terhadap Korsel bisa jadi melibatkan militer, tanpa memberikan penjelasan.
