Akui Tak terlibat, Menag Siap Bantu KPK Ungkap Dugaan Jual Beli Jabatan

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Tertangkapnya mantan Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy alias Romi, terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di lembaga Kementerian Agama.

Menteri Agma Lukman Hakim Saifuddin menyatakan akan mendukung seluruh proses pengungkapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan siap dipanggil oleh KPK untuk memberikan keterangan.

“Kita semua di Kementerian Agama akan mendukung penuh seluruh upaya mengungkap dan menuntaskan seluruh kasus ini secepat-cepatnya,” kata Lukman usai menggelar jumpa pers di kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Sabtu 16 Maret 2019.

Lukman menyebut kasus yang melibatkan pejabatnya ini sebagai pelajaran bagi Kemenag, khususnya di bidang kepegawaian. Ia berjanji akan ada evaluasi menyangkut mekanisme rotasi, mutasi, dan promosi di kementeriannya.

“Ini adalah peringatan keras bagi kami bahwa kami harus introspeksi diri untuk memperbaiki diri sistem mekanisme tadi rotasi, mutasi, promosi, di internal kami sehingga peristiwa ini tidak terulang kembali di kemudian hari,” katanya.

Menanggapi pernyataan KPK sebelumnya yang menyebut Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, Haris Hasanuddin sempat tak lolos dalam seleksi jabatan, Lukman tak mau banyak berkomentar. Ia mengatakan pihaknya sudah melaksanakan kegiatan tersebut sesuai aturan yang berlaku.

“Intinya kami melakukan proses pengisian jabatan sesuai dengan regulasi UU yang berlaku, pada saatnya kami akan beri keterangan detail terkait pertanyaan itu,” katanya.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini