Aksi Demo Kader PPP di Kantor DPP Ricuh

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Kurang komunikatif dan tidak amanah saat memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuat sejumlah kader partai berlambang kabah ini melakukan aksi unjuk rasa menentang Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa di kantor DPP di jalan Diponegoro Jakarta, Jumat 24 Juni 2022.

Sayangnya, aksi Front Kader Penyelamat Partai (FKPP) ini berakhir ricuh. Hal itu terjadi karena para demonstran diserang oleh kader Gerakan Pemuda Kabah (GPK), yang baru saja selesai menggelar tahlilan dan doa bersama.

Mantan GPK DKI Jakarta sekaligus wakil ketua DPW PPP DKI Jakarta, Muchbari menjelaskan, para demonstran sebenarnya telah mengikuti aturan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Namun, ada pihak lain yang mulai menyerang massa aksi, hingga demo akhirnya berujung ricuh.

”Kami sudah ikuti aturan, karena kami menyampaikan aspirasi di seberang jalan. Tapi mereka memulai serangan,” kata Muchbari, Jumat malam 24 Juni 2022.

Ia  menyebutkan, tuntutan massa kali ini tetap sama seperti sebelumnya, yaitu agar Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa turun dari jabatannya. Menurut dia, Suharso tidak amanah dalam memimpin partai sehingga tidak pantas jadi pemimpin.

”Kami tetap meminta Suharso ini turun. Karena tidak menjalankan amanah partai dengan baik. Seperti contohnya tidak menjalankan anggaran dasar (AD) anggaran rumah tangga (ART) yang ada,” katanya.

Muchbari menjelaskan, dalam aksi kali ini, tidak ada perlawanan kepada Suharso dari demonstran. Pasalnya, ia ingin aksi berjalan dengan damai dan aspirasi para kader didengar struktur DPP PPP. Dia juga memahami, ada massa lain yang mencoba membubarkan aksi demo, yang digerakkan pihak lain.

“Kami tahu mereka (yang menyerang) ada yang dari GPK, tapi yang di belakang mereka bukan kader PPP. Kami ini aksi damai, jadi lebih baik menghindar daripada melawan,” kata Muchbari.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Arah Baru Ekonomi Nasional Menguat Usai PidatoPresiden di DPR

Oleh: Dalia Kinanti )*Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal(KEM-PPKF) RAPBN 2027 menjadi penanda penting arah barupembangunan ekonomi nasional. Kehadiran langsung Presiden untuk memaparkan kebijakan ekonomi dan fiskal memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantanganglobal sekaligus memperkuat optimisme terhadap masa depan ekonomiIndonesia.Pemerintah Indonesia memandang situasi ekonomi global yang dipenuhiketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan tekanan terhadapnilai tukar sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan kebijakan yang terukur. Karena itu, Presiden Prabowo memilih menyampaikan langsungarah kebijakan ekonomi nasional agar publik memperoleh kepastianmengenai strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi.Presiden Prabowo Subianto menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomiIndonesia selama tujuh tahun terakhir memang menunjukkanperkembangan positif. Namun, Presiden juga mengingatkan masih adanya persoalanmeningkatnya jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin sertamenurunnya kelas menengah dalam periode yang sama. Kondisi tersebutdinilai menjadi tanda bahwa arah pembangunan ekonomi perlu diperbaikiagar hasil pertumbuhan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.Pemerintah menilai pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejarpertumbuhan angka makro. Pemerintah ingin memastikan pertumbuhanekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat dayabeli masyarakat, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruhlapisan masyarakat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti rendahnya rasio penerimaannegara terhadap produk domestik bruto dibandingkan sejumlah negara berkembang lain seperti India, Filipina, dan Meksiko. Pemerintahmemandang kondisi tersebut perlu dibenahi karena berdampak terhadapkemampuan negara dalam membiayai pembangunan nasional dan memperluas program kesejahteraan masyarakat.Pemerintah Indonesia menegaskan pembenahan tata kelola ekonomiharus dilakukan secara menyeluruh. Presiden Prabowo mengungkapadanya praktik oknum pelaku usaha yang tidak melaporkan keuntungansecara faktual dan memindahkan perusahaan ke luar negeri demi memperoleh keuntungan lebih besar. Pemerintah menilai praktik tersebutmenghambat optimalisasi penerimaan negara dan mengurangi manfaatekonomi bagi rakyat.Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti posisi Indonesia sebagaiprodusen utama sejumlah komoditas dunia yang belum sepenuhnyamemiliki kendali terhadap penentuan harga ekspor. Pemerintah menilaikondisi itu menjadi alasan penting untuk memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan memperkuatkemandirian ekonomi nasional.Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomitetap berpedoman pada Pasal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini