Akhir Pekan, Mobilitas Kendaraan di Puncak Turun Lebih dari 50 Persen

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat berdampak pada arus lalu lintas di jalur Puncak, Bogor. Mobilitas kendaraan turun lebih dari 50 persen dan jalanan terlihat sepi selama akhir pekan.

KBO Lantas Polres Bogor, Iptu Ketut Laswarjana, mengatakan, selama akhir pekan PPMK Darurat diberlakukan, terjadi penurunan tajam mobilitas kendaraan di Jalur Puncak, Bogor.

“Sudah dua akhir pekan, Jalur Puncak cenderung sepi,” ujarnya, Minggu 11 Juli 2021.

Kata dia, penurunan volume kendaran lantaran di beberapa wilayah aglomerasi Jabodetabek diberlakukan penyekatan. Sehingga kendaraan yang menuju Puncak tersaring dengan sendirinya.

Faktor kedua, masyarakat saat ini lebih patuh dan tidak memaksakan diri untuk bepergian berwisata.

“Tempat wisata di Puncak tutup, restoran buka tetapi terbatas. Mungkin masyarakat lebih memilih di rumah, ketimbang nekat berwisata,” katanya.

Sejauh ini, Polres Bogor belum memberlakukan rekayasa satu arah atau one way. Petugas gabungan hanya memberlakukan pembatasan kendaraan di dua titik penyekatan di Simpang Gadog dan Puncak.

“Sebagian besar kendaraan yang melintas pun kendaraan lokal berpelat F, untuk pelat B (Jakarta) jarang,” katanya.

Berdasarkan data Jasa Marga Gerbang Tol Ciawi, volume kendaraan setiap akhir pekan rata-rata dilintasi sekira 50.000 kendaraan. Jumlah itu juga menurun, pada PPKM Darurat sekitar 16.000 kendaraan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini