MATA INDONESIA, JAKARTA – Kisruh Partai Demokrat, antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang yang mengangkat Moeldoko sebagai ketua umum, masih terus berlanjut dan kian memanas.
Terbaru, kubu KLB Deli Serdang melaporkan sudah menyerahkan berkas KLB ke Kementerian Hukum dan HAM. Bila demikian, akankah Moeldoko mendapat legitimasi dari pemerintah sebagai ketua umum Demokrat, menggusur paksa AHY yang kini menjabat di posisi tersebut?
Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, ada kemungkinan Moeldoko mendapat legitimasi dari pemerintah.
Hal ini dalam amatan Dedi, merujuk pada pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyinggung soal kelengkapan dokumen.
Namun, menurut Dedi, ada hal fundamental yang dilupakan dalam KLB Deli Serdang, yakni tidak adanya persetujuan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Dari sisi ini semestinya menko secara tegas mendeklarasi jika KLB Demokrat inkonstitusional, bukan justru membuat narasi seolah hanya soal dokumen pengajuan ke Menkumham,” kata Dedi, Selasa 9 Maret 2021.
Di sisi lain, Dedi menyebut upaya Ketua Umum Partai Demokrat AHY melawan kudeta melalui KLB ini, layak untuk diapresiasi.
Menurutnya permasalahan tersebut bukan hanya soal Demokrat, melainkan soal bagaimana negara menjamin keamanan parpol untuk hidup dalam independensinya.
Sebelumnya, Mahfud mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum menerima laporan atau permintaan legalitas hukum baru dari Partai Demokrat. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini melanjutkan, pemerintah saat ini hanya bisa menangani sudut keamanan dan bukan legalitas partai.
Ia menjelaskan, kasus KLB partai Demokrat baru akan menjadi masalah hukum jika hasil Deli Serdang itu didaftarkan ke Kemenkumham. Dia mengatakan, saat itu pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD/ART partai.