MATA INDONESIA, JAKARTA – Rencana penunjukkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai ‘Gubernur’ atau Kepala Badan Otorita Khusus Ibu Kota Negara (IKN) dikomentari Andre Rosiade. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra itu meminta Ahok untuk melepas jabatannya sebagai Komisaris Utama PT Pertamina jika rencana penunjukkan itu benar.
Andre pun mengaku tetap menghormati keputusan itu, karena merupakan kewenangan Presiden Jokowi. “Itu kewenangan Pak Jokowi, kita harus hormati kalau ingin mengangkat Pak Ahok jadi kepala otorita ibu kota baru. Mungkin Pak Presiden menganggap Pak Ahok memiliki kompetensi dan pengalaman kan sebelumnya jadi bupati dan gubernur,” ujar Andre di Jakarta, Minggu 1 Maret 2020.
Jika nantinya benar Ahok yang akan ditunjuk sebagai pimpinan badan otorita di ibu kota baru, maka semestinya tak merangkap juga sebagai Komut Pertamina. Ia menyarankan Ahok sebaiknya fokus untuk memimpin badan otorita baru tersebut.
Apalagi, pemerintah menargetkan pembangunan awal di ibu kota baru itu pada 2021.”Kalau yang bersangkutan jadi pimpinan otorita, beliau butuh waktu, butuh fokus. Karena apalagi target presiden itu ibu kota sudah dibangun tahun depan. Alangkah lebih baik Pak Ahok fokus saja di pimpinan ibu kota baru,” kata dia.
Andre pun berpendapat agar jabatan Komut Pertamina sebaiknya secara legowo diberikan ke orang lain yang memiliki waktu lebih. Sehingga kinerja Pertamina ke depan diharapkan akan semakin baik.
“Dan jabatan Komut bisa diserahkan ke orang yang lebih punya waktu lebih banyak daripada beliau,” ujarnya.
Sebelumnya, Ahok digadang-gadang bakal ditunjuk menjadi ‘Gubernur’ alias kepala badan otorita tersebut. Saat dikonfirmasi, Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan tak membantah dan tak juga membenarkan.
“Presiden sudah menunjuk. Sepanjang yang saya tahu begitu. Tapi nanti resmi diumumin Presiden,” katanya saat dijumpai di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 28 Februari 2020.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, menyampaikan bahwa saat ini Bappenas sedang merumuskan struktur organisasi badan otorita itu. Ditargetkan, badan tersebut terbentuk pada akhir tahun.
“Sekarang sedang dalam tahap persiapan. Mungkin akhir tahun ini sudah ada,” ucapnya saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta.
Dia menyebut dalam badan otorita itu akan terdapat beberapa kelompok kerja (pokja). Misalnya seperti pokja infrastruktur, pokja penyiapan regulasi, hingga pokja pembiayaan infrastruktur di ibu kota baru nanti.
“Kami di PUPR masuk pokja infrastruktur. Institusi ini kan nanti namanya Badan Otorita IKN yang mengelola,” kata Danis.
Diketahui, Ahok saat ini sudah memegang jabatan rangkap sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen di PT Pertamina (Persero). Dia ditunjuk Menteri BUMN, Erick Thohir di jabatan tersebut, sejak 25 November 2019.
Kayanya ga seneng bgt lihatnya kalau ahok di pertamina ya? Ada apa ya?
Hutang Budi apa negara ini dg Ahok yah….
Begini amat ya org ini
Sangat Cocok Ahok atau BTP jadi Gubernur Khusus Otorita Ibu kota negara yg baru karena, untuk pertama cukup pengangkatan Gubernur khusus ini jabatan 5 tahun diangkat Presiden dengan jabatan setara Menteri.
Jabatan KomUt Pertamina jelas di lepas oleh pak BTP dan sampai tahun depan 2021 Pertamina bisa diperbaiki oleh pak BTP sebelum jadi Gubernur Khusus ibu kota negara Indonesia.
Jadi sejarah mencatat yang menghancurkan hancur sendiri, Sang Pencipta yang meninggikan tidak ada yg sanggup menurunkan !!!
Salam sukses untuk BTP dimanapun bekerja !!!