Ada Penyusup dalam Aksi Ricuh Mahasiswa Serang Tolak Omnibus Law

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Demonstrasi berujung ricuh oleh mahasiswa di Serang, Banten menolak Omnibus Law pada Selasa 6 Oktober 2020 diduga telah disusupi oleh pihak tertentu yang sengaja ingin membuat keributan.

“Penolakan pengesahan UU Cipta Kerja, di sini kelompok mahasiswa gabungan diduga disusupi kelompok non-mahasiswa,” kata Kapolda Banten Irjen Fiandar di Serang.

Fiandar berkata, kelompok penyusup ini diduga berasal dari kalangan pelajar hingga pedagang.

Ia memastikan, Polda Banten dan jajarannya akan mendalami motif dari penyusupan yang memicu kericuhan tersebut.

“Eksternal dari luar mahasiswa, ada pedagang, ada pelajar SMA segala macam. Nanti kita dalami apa kira-kira motivasi dan lain sebagainya, masih perlu pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.

Menurut Kapolda Banten, pihaknya sudah melakukan upaya persuasif agar aksi mahasiswa se-Banten ini berhenti pada pukul 18.00 WIB. Namun, upaya itu gagal sampai akhirnya dipaksa untuk bubar karena massa melakukan perlawanan.

“Dikasih kesempatan juga, bahkan ketika dibubarkan melakukan pelemparan menggunakan petasan, mercon, melempari batu dan sebagainya, mereka masuk ke kampus,” kata dia.

Bahkan, polisi juga katanya sempat meminta bantuan Wakil Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten untuk membujuk agar aksi bubar. Upaya itu pun gagal dan mahasiswa bertahan di dalam.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Negara Membuka Dialog dan Mendengar Aspirasi Mahasiswa

*) Oleh: M. Farhan Akbar Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilihan umumyang bebas dan adil, tetapi juga dari kemampuan negara membangun komunikasiyang terbuka dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa memiliki posisistrategis sebagai kelompok intelektual yang kerap menyuarakan kritik, gagasan, sekaligus solusi terhadap berbagai persoalan bangsa. Kehadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah dan mahasiswa menjadi indikator penting bahwa demokrasiberjalan secara substantif, bukan sekadar prosedural. Oleh karena itu, komitmenpemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi patut dipandang sebagai langkahyang memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus memperkokohkepercayaan publik.Berbagai capaian pembangunan yang terus diupayakan pemerintah, mulai daripenguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga program pemberdayaanekonomi masyarakat, membutuhkan dukungan situasi yang aman dan kondusif. Karena itu, sinergi antara pemerintah, mahasiswa, akademisi, dan masyarakatmenjadi modal penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalan secaraoptimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi memilikinilai yang sama, baik berasal dari akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat di daerah terpencil. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak dapatdilepaskan dari partisipasi publik yang inklusif. Negara yang kuat bukanlah negara yang menutup diri terhadap kritik, melainkan negara yang mampu mendengarpersoalan, mengakui kekurangan, serta menjadikan masukan masyarakat sebagaidasar penyempurnaan kebijakan. Pendekatan seperti ini mencerminkankepemimpinan yang adaptif karena menempatkan dialog sebagai instrumen untukmenghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.Selanjutnya, keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa menunjukkanadanya perubahan paradigma dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil. Mahasiswa tidak lagi diposisikan semata sebagai kelompok penekan, tetapi sebagaimitra strategis dalam proses pembangunan nasional. Melalui komunikasi yang terbuka, berbagai kritik dapat diterjemahkan menjadi bahan evaluasi, sedangkanberbagai gagasan dapat diolah menjadi rekomendasi kebijakan yang konstruktif. Pendekatan kolaboratif seperti ini memperkuat legitimasi kebijakan sekaligusmemperkecil potensi polarisasi yang sering muncul akibat minimnya komunikasiantara pemerintah dan publik.Pandangan tersebut diperkuat oleh Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini