Ada Motif Dugaan Pencucian Uang di Rekening FPI!

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Ada banyak kejanggalan dalam penelurusan rekening milik Front Pembela Islam. Selain ditemukan indikasi aliran dana dari pihak asing, juga ada transaksi lintas negara.

Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi kepada Mata Indonesia News, mengingatkan Polri harus bisa menelusuri dan mengungkap motif di balik aliran dana asing terhadap ormas Front Pembela Islam. Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisi Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menemukan transaksi lintas negara dalam rekening orang yang terafiliasi dengan FPI.

“Berkaca dari berbagai kasus pendanaan terhadap kelompok radikal, tindakan PPATK membekukan beberapa rekening FPI itu sudah tepat. Karena memang ini modus operandi yang sering dilakukan oleh kelompok-kelompok ekstrem kanan di Indonesia,” kata Islah.

Ia juga menegaskan bahwa pendanaan gerakan radikal, ekstrem dan terorisme di Indonesia masih menjadi persoalan. Namun bila penelusuran secara digital semakin ketat maka mereka akan berpindah menggunakan jalur non digital.

Salah satu contohnya adalah penyalahgunaan kotak amal untuk pendanaan teroris. Mereke menggunakan teknik sirkular funding atau pencucian uang yang diendapkan di luar negeri terlebih dahulu, kemudian kembali lagi ke dalam negeri.

Hal ini terlihat pada kehancuran negara-negara Timur Tengah pada momentum Arab Spring. Islah menilai perisitiwa tersebut ditenggarai oleh aliran dana dari luar negeri dan keterlibatan negara-negara barat untuk menghancurkan pemimpin totaliter di beberapa negara Arab.

Dalam konteks Indonesia, FPI bisa saja berperan sebagai mesin curah karena bergerak dalam tataran normatif dan sebagai dispenser untuk pendanaan kelompok ekstrem.

Islah juga menduga ada indikasi keterlibatan lembaga donasi dan beberapa tokoh penting di Indonesia untuk mendanai FPI namun modelnya berputar yakni dikeluarkan ke luar negeri terlebih dulu baru kembali ke Indonesia.

“Ya bagusnya dibekukan, sebelum dana yang di dalam itu dikuras. Memang seharunsya Polri dan juga beberapa penegak hukum dan juga stakeholder, sudah harus bisa men-tracing itu,” kata Islah.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini