Abu Bakar Baasyir Bebas dan Janji Kemanusiaan Presiden Jokowi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir akhirnya meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dengan keamanan super Gunung Sindur, Jumat 8 Januari 2021 subuh dikawal ambulans menuju rumahnya di Sukoharjo. Tokoh Jamaah Islamiyah berusia 82 tahun itu ternyata tidak menjalani penuh masa tahanannya yang diputus pengadilan selama 15 tahun.

Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas), Rika Aprianti, pemimpin Pondok Pesantren Ngruki itu dikawal Tim Densus 88 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“ABB dijemput keluarga dan pengacaranya dengan penerapkan protokol kesehatan antara lain adalah membawa surat hasil tes usap Covid19,” ujar Rika, Jumat.

Baasyir juga diangkut dengan kendaraan yang nyaman dan dikawal ambulans untuk kondisi darurat.

Pembebasan Baasyir hari ini juga jauh lebih cepat dari masa hukumannya yang diputus pengadilan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) hingga Mahkamah Agung (MA) yaitu penjara selama 15 tahun.

Pada kenyataannya dia hanya menjalani selama 10 tahun sejak dipenjara pada 2011. Artinya dia memperoleh pengurangan masa pemidanaan hingga 5 tahun, meski remisi resminya hanya 55 bulan.

Jadi sangat mungkin pembebasan Abu Bakar Baasyir di Jumat yang penuh berkah ini karena memang Presiden Jokowi memenuhi janjinya.

Tahun 2019, dia pernah mengungkapkan keinginannya membebaskan Ba’asyir karena pertimbangan kesehatannya dan kemanusiaan.

“Ya yang pertama memang alasan kemanusiaan. Sepertinya beliau, kan, sudah sepuh, ya pertimbangannya kemanusiaan,” kata Jokowi waktu itu.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini