82 Persen Rakyat Memilih New Normal Dibanding PSBB

Baca Juga

 MATA INDONESIA, JAKARTA – Sebanyak 82 persen rakyat Indonesia memilih penerapan new normal atau adaptasi kebiasaan baru dibanding harus mengikuti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali.

Hal ini terungkap dalam survei Center for Political Communication Studies (CPCS). Pemilihan new normal ini adalah kondisi bila Indonesia harus menghadapi gelombang kedua Covid-19.

“Secara mutlak, mayoritas publik menginginkan tetap diterapkannya new normal, seandainya gelombang kedua Covid-19 terjadi, yakni 82,4 persen,” kata Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta dalam keterangan resmi, Minggu 12 Juli 2020.

Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, new normal sudah diakui oleh masyarakat sebagai pilihan terbaik menghadapi pandemi corona.

Hanya sebagian kecil publik yang memilih diberlakukan kembali PSBB, yaitu sebesar 12,8 persen. Sedangkan sisanya menyatakan tidak tahu/tidak menjawab sebanyak 4,8 persen.

Pilihan tersebut tidak lepas dari dampak ekonomi yang memukul hampir seluruh sektor usaha, besar dan kecil. Seperti diakui sendiri oleh Presiden Jokowi, krisis kesehatan telah berkembang menjadi krisis ekonomi, ditandai dengan ancaman pertumbuhan negatif pada kurun 2020.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini