82 Kalurahan Tangguh Bencana Kulon Progo Diperkuat Hadapi Cuaca Ekstrem hingga Akhir Tahun

Baca Juga

Mata Indonesia, Kulon Progo – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kulon Progo mengingatkan relawan dan satgas kebencanaan untuk mengantisipasi bencana alam yang terjadi di situasi saat ini.

Seluruh relawan di Kulon Progo dibekali dan harus siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang meningkat di musim hujan.

Kepala BPBD Kulon Progo, Setiawan Tri Widada, menjelaskan bahwa apel ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan konsolidasi antarrelawan dalam menghadapi ancaman bencana, khususnya yang berkaitan dengan cuaca ekstrem seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Melalui kegiatan ini, BPBD berharap kesiapsiagaan relawan di tingkat kalurahan dapat semakin meningkat.

“Dari 88 kalurahan di Kulon Progo, sebanyak 82 di antaranya telah membentuk Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) yang juga memiliki Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB),” ungkap Setiawan.

Menurutnya, FPRB berperan sebagai garda terdepan di tingkat kalurahan dalam upaya pencegahan dan penanganan ancaman bencana hidrometeorologi.

Lebih lanjut, Setiawan menambahkan bahwa masih ada beberapa Kaltana yang belum aktif secara maksimal.

Oleh karena itu, BPBD Kulon Progo mendorong pemerintah kalurahan (Pemkal) untuk menghidupkan kembali kegiatan Kaltana dan FPRB agar lebih responsif terhadap kondisi lingkungan.

“Pengurus Kaltana akan dikoordinasikan ulang agar bisa kembali aktif dan bergerak di lapangan,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa intensitas hujan yang mulai meningkat telah menyebabkan tanah longsor di wilayah perbukitan Menoreh, tepatnya di Kapanewon Samigaluh.

BPBD juga memperkuat sinergi antara pemerintah dan relawan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.

“Kerja sama antara relawan dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi bencana di Kulon Progo,” tambah Setiawan.

Sementara itu, Wakil Bupati Kulonprogo Ambar Purwoko menegaskan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrem.

Berdasarkan analisis BMKG, curah hujan di wilayah Kulon Progo diprediksi cukup tinggi akibat kondisi geografis yang terdiri dari lautan dan perbukitan.

Ambar mengajak masyarakat dan relawan untuk terus meningkatkan kewaspadaan serta menjaga lingkungan sekitar.

“Dengan semangat dan ketulusan relawan, saya yakin penanganan bencana akan berjalan baik. Pemerintah daerah akan selalu mendukung dan membersamai para relawan,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Seribu Kopdes Merah Putih Hadirkan Harapan Baru bagi Masyarakat Desa

Oleh: Sekar Arundhati )*Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat langkah pembangunanekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan peresmian simbolis 1.061 unit koperasi secara serentak di Kabupaten Nganjuk pada 16 Mei 2026. Pada hari yang sama, Presiden juga memimpin Panen Raya JagungSerentak Kuartal II di Kabupaten Tuban sebagai bagian dari penguatanketahanan pangan nasional berbasis desa.Dua agenda nasional tersebut memperlihatkan arah kebijakan pemerintahyang semakin fokus membangun kemandirian ekonomi masyarakat daritingkat desa. Pemerintah menilai desa harus menjadi pusat pertumbuhanbaru yang mampu menciptakan lapangan kerja, memperkuat distribusipangan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secaraberkelanjutan.Peresmian lebih dari seribu koperasi desa menjadi salah satu capaianpenting pemerintahan Prabowo dalam mempercepat pembangunanekonomi berbasis kerakyatan. Keberadaan koperasi dinilai akanmembantu menggerakkan roda ekonomi masyarakat sekaligusmemperkuat kemandirian desa di berbagai sektor usaha.Pemerintah menargetkan jumlah koperasi yang beroperasi terusmeningkat dalam beberapa bulan ke depan. Presiden Prabowo optimistispuluhan ribu koperasi dapat dioperasikan secara bertahap sebagai bagiandari penguatan ekonomi nasional berbasis desa dan kelurahan.Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi pusatlayanan ekonomi masyarakat desa. Koperasi akan berperan dalamdistribusi kebutuhan pokok, penguatan usaha mikro dan kecil, hinggamendukung stabilitas harga barang di tingkat masyarakat. Dengan sistemekonomi berbasis gotong royong, koperasi diharapkan mampu menjadiinstrumen pemerataan pembangunan yang lebih efektif.Program Koperasi Desa Merah Putih juga dipandang selaras denganupaya pemerintah memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangannasional. Panen Raya Jagung Serentak yang digelar bersamaan denganperesmian koperasi menunjukkan adanya integrasi kebijakan antarapenguatan produksi pangan dan pembangunan kelembagaan ekonomimasyarakat.Pemerintah ingin memastikan hasil pertanian masyarakat dapat didukungdengan sistem distribusi dan kelembagaan usaha yang lebih kuat. Dengan demikian, petani tidak hanya fokus pada produksi, tetapi jugamemiliki akses terhadap pemasaran, pengolahan hasil, dan rantaidistribusi yang lebih efisien.Dukungan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih juga datang darisektor kehutanan. Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki,menegaskan bahwa penguatan koperasi desa sejalan dengan agenda transformasi kelembagaan usaha masyarakat perhutanan sosial yang selama ini terus didorong pemerintah.*) Pemerhati Ekonomi Desa dan UMKMKementerian Kehutanan memandang koperasi desa sebagai instrumenpenting untuk memperkuat ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan. Melalui koperasi, masyarakat diharapkan memiliki kelembagaan usahayang lebih profesional, mandiri, dan memiliki daya saing lebih tinggi.Program perhutanan sosial yang dijalankan pemerintah selama ini jugaterus menunjukkan perkembangan positif. Di Jawa Timur, kegiatanperhutanan sosial telah melibatkan lebih dari 133 ribu kepala keluargadengan cakupan lahan mencapai ratusan ribu hektare. Program tersebutdinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakatdesa di sekitar kawasan hutan.Pemerintah sebelumnya juga telah memperkuat sinergi antaraKementerian Kehutanan dan Kementerian Koperasi melalui nota kesepahaman terkait penguatan kelembagaan usaha dan peningkatankapasitas sumber daya manusia koperasi sektor kehutanan. Langkahtersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalammembangun ekonomi desa yang berkelanjutan.Hingga akhir 2025, pemerintah telah memberikan akses kelolaperhutanan sosial seluas lebih dari 8,3 juta hektare kepada masyarakatmelalui ribuan surat keputusan. Dari program tersebut, terbentuk lebih dari16 ribu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dengan nilai ekonominasional mencapai lebih dari Rp1,29 triliun.Rohmat Marzuki menilai penguatan koperasi akan mempercepattransformasi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial menjadi entitas usahayang lebih modern dan produktif. Pemerintah ingin memastikanmasyarakat desa tidak hanya memperoleh akses kelola lahan, tetapi jugamemiliki kemampuan memperkuat rantai usaha mulai dari produksi hinggapemasaran.Dukungan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih turut datang daripemerintah daerah. Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, menilaikoperasi desa menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekonomimasyarakat hingga tingkat desa.Menurut Darmawangsyah, kehadiran koperasi dapat membantu menjagastabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat sekaligus memperkuatdistribusi barang hingga wilayah pelosok. Pemerintah Kabupaten Gowasendiri telah memiliki 167 koperasi desa yang tersebar di seluruh desadan kelurahan.Pemerintah daerah berharap koperasi mampu menjadi penggerakekonomi kerakyatan berbasis desa sekaligus membuka peluang usahabaru bagi masyarakat. Sistem ekonomi gotong royong yang dibangunmelalui koperasi diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatsecara lebih merata.Darmawangsyah juga menyatakan dukungan penuh terhadap berbagaiprogram pemerintah pusat yang berpihak pada penguatan ekonomirakyat. Menurutnya, program koperasi desa memiliki manfaat besar bagimasyarakat karena memberikan akses ekonomi yang lebih luas danterjangkau.Langkah pemerintah menghadirkan ribuan Koperasi Desa Merah Putihmenunjukkan komitmen kuat dalam membangun Indonesia dari desa. Pemerintah tidak hanya fokus membangun infrastruktur fisik, tetapi jugamemperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat agar memiliki ketahanandan kemandirian yang lebih baik.Melalui koperasi desa, pemerintah berharap tercipta pusat-pusatpertumbuhan ekonomi baru yang mampu mengurangi kesenjanganpembangunan antarwilayah. Program tersebut juga menjadi bukti bahwapembangunan berbasis kerakyatan tetap menjadi prioritas utama dalammewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
- Advertisement -

Baca berita yang ini