MATA INDONESIA, JAKARTA-8 ribu personel gabungan dari TNI/Polri dan Pemda dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja yang dilakukan oleh Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI). Rencananya demonstrasi akan berpusat di sekitaran Istana Negara, Jakarta Pusat.
“Pemerintah Daerah (Pemda) yang dilibatkan yakni Dinas Perhubungan, Satpol PP, hingga pemadam kebakaran, Ditambah personel cadangan sebanyak 10 ribu stanby di Polda,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus dalam keterangannya, Jumat 16 Oktober 2020.
Diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jabodetabek-Banten bakal kembali menggelar unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja mulai pukul 13.00 WIB.
Koordinator Wilayah BEM Se Jabodetabek-Banten Aliansi BEM Seluruh Indonesia, Bagas Maropindra mengatakan ada sejumlah tuntutan yang bakal disuarakan dalam aksi nanti siang.
Menurutnya, pemerintah harus membatalkan RUU Cipta Kerja yang kini tinggal menunggu penandatanganan dari Presiden Jokowi.
“Gejolak di tengah masyarakat kian hari kian memanas. Pasca disahkannya UU Cipta Kerja pada Senin, 5 Oktober 2020 seluruh wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke melakukan penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja yang dinilai merampas hak hidup seluruh rakyat Indonesia dan justru lebih banyak menguntungkan penguasa dan oligarki,” ujar Bagus dalam keterangan tertulisnya.
Bagas mengatakan, ada empat tuntutan, pertama mendesak Presiden untuk mengeluarkan perppu demi mencabut UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada Senin, 5 Oktober 2020.
Kedua, mengecam tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suara rakyat atas penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Ketiga, mengecam berbagai tindakan represif Aparatur negara terhadap seluruh massa aksi.
Terakhir, BEM SI mengajak Mahasiswa Seluruh Indonesia bersatu untuk terus menyampaikan penolakan atas UU Cipta Kerja hingga UU Cipta Kerja dicabut dan dibatalkan.
