60 Persen Orang Kaya Nikmati BBM Subsidi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Banyak sekali kendaraan mewah dan kendaraan di atas 2000 cc menggunakan BBM bersubsidi. Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengungkapkan, kalangan menengah ke atas paling banyak mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi, jenis Pertalite dan Solar.

Sedangkan orang miskin dan rentan atau 40 persen masyarakat terbawah hanya menikmati sekitar 20 persen BBM subsidi. Maka Pertamina memberlakukan sistem penerapan MyPertamina agar tepat sasaran.

”Untuk Pertalite dan Solar subsidi masih banyak konsumsi masyarakat golongan menengah ke atas. Dan pengguna yang tidak berhak alias ini orang-orang yang mampu. Hampir 60 persen orang kaya menikmati hampir dari 80 persen dari total konsumsi BBM subsidi,” kata Irto, Kamis 30 Juni 2022.

Pemerintah, menurut dia, saat ini sudah mengeluarkan subsidi energi hingga Rp 520 triliun. Melihat tren konsumsi saat ini, Irto menjelaskan ada potensi terjadinya kuota berlebihan. Berdasarkan prognosa, realisasi konsumsi Pertalite pada tahun ini bisa mencapai sekitar 28 juta kiloliter (kl). Sedangkan tahun ini kuota sebesar 23,05 juta kl.

“Hingga year to date Mei 2022, realisasi Pertalite itu telah melebihi kuota sebesar 23 persen, itu untuk Pertalite,” ujarnya.

Pemerintah memberikan tugas Pertamina untuk menyalurkan BBM subsidi tepat sasaran
Sementara prognosa untuk solar adalah 17,2 juta kl. Sedangkan kuota sebesar 14,91 juta kl.

“Hingga year to date bulan Mei 2022, realisasi subsidi telah melebihi kuota sebesar 11 persen,” ujar Irto.

Pertamina saat ini sedang mengembangkan MyPertamina dalam rangka penyaluran Pertalite dan Solar untuk mendata siapa saja yang menerima subsidi BBM.

Pendaftaran ini berlaku mulai Jumat 1 Juli 2022 yang menyasar kendaraan roda empat atau mobil. ”Di sini komitmen Pertamina dalam menyalurkan Pertalite dan Solar sesuai dengan regulasi dan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan, sehingga subsidi energi tadi yang Rp 500 triliun tadi itu bisa tepat sampai ke sasarannya,” kata Irto.

Pertamina menyiapkan sistem IT dan platform digital MyPertamina untuk membantu mencatat siapa saja yang membeli BBM subsidi. Pada gilirannya, data yang tercatat bisa digunakan untuk menetapkan kebijakan subsidi energi bersama pemerintah.

Selain itu, pemanfaatan MyPertamina juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan terhadap penggunaan BBM subsidi. “Nah penggunaan platform ini merupakan pencegahan juga potensi terjadinya penyelewengan atau kasus penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan. Betapa banyak penyelewengan yang terjadi,” kata Irto.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini