59 Negara Tutup Pintu untuk WNI, Kepala BKPM: Tak Pengaruhi Investasi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Adanya kebijakan dari 59 negara menutup pintu bagi warga negara Indonesia (WNI) dikatakan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia tidak akan berpengaruh terhadap iklim investasi.

Ia menyebut investor tetap akan masuk ke Tanah Air kendati kurva penyebaran Covid-19 masih tinggi.

“Kalau dalam konteks bisnis, daerah yang tidak aman pun didatangi (pemodal). Indonesia adalah negara tujuan investasi yang menjanjikan,” ujar Bahlil dalam konferensi virtual, Selasa, 8 September 2020.

Pembatasan kunjungan WNI berkaitan dengan tingginya kasus positif Corona di Tanah Air. Salah satu negara yang membatasi kunjungan dari Indonesia ke negaranya adalah Malaysia. Larangan tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Sabri Yaakob pada Selasa 1 September lalu dan berlaku mulai 7 September.

Bahlil mengakui pandemi yang terus berlangsung memang harus membuat negara waspada di segala aspek. Namun, ia meyakini realisasi investasi baik yang bersumber dari asing, dalam negeri, maupun investasi-investasi kecil tetap akan tercapai.

BKPM menargetkan realisasi investasi sepanjang 2020 mencapai Rp 886,1 triliun. Adapun dalam paruh pertama tahun ini, realisasi penanaman modal telah mencapai Rp 402,6 triliun atau 49,3 persen dari target.

Investasi pada semester I 2020 masih bersumber dari modal dalam negeri. Berdasarkan data BKPM, penanaman modal dalam negeri per Januari-Juni 2020 ialah Rp 207 triliun. Sedangkan penanaman modal asing sebesar Rp 195,6 triliun.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini