50 Ribu Buruh Mau Demo Tolak Omnibus Law, Pada Kebal Corona Ya?

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sudah jelas imbauan pemerintah untuk tetap di rumah saja dan menerapkan physical distancing agar penyebaran Covid-19 bisa ditekan, namun masih saja ada sekelompok orang yang ‘ngeyel’ ingin membentuk kerumunan massa.

Kali ini, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana akan menurunkan 50 ribu buruh untuk menolak Omnibus Law. Aksi itu dipastikan akan tetap berjalan meski pandemi corona tengah mengancam.

“Jika aspirasi ratusan ribu WA dan SMS tak ditanggapi, maka 30 April ribuan buruh akan datang langsung menyampaikan aspirasi, kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangannya, Kamis 9 April 2020.

Para buruh saat ini masih melakukan aksi penolakan lewat media sosial. Termasuk mengirimin pesan penolakan kepada pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Jika ribuan pesan tersebut tidak ditanggapi, ribuan buruh dipastikan turun ke jalan untuk menolak omnibus law RUU Cipta Kerja.

“KSPI bersama buruh lainnya akan melakukan aksi unjuk rasa di DPR RI dan Kemenko Perekonomian. Aksi ini juga serentak akan dilakukan 20 provinsi,” ujarnya.

Namun, jika berdemonstrasi dengan jumlah puluhan ribu, jelas itu melanggar kebijakan pemerintah soal physical distancing, Maklumat Kapolri dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang baru Kamis 9 April ini ditetapkan Gubernur Anies Baswedan.

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini