5 Pegawai PBB Diculik di Yaman

Baca Juga

MATA INDONESIA, ADEN – Juru bicara pejabat tinggi PBB di Yaman, Russell Geekie mengungkapkan bahwa lima pegawai PBB diculik oleh kelompok bersenjata di Yaman selatan saat hendak kembali ke Kota Aden usai menjalani misi lapangan.

“Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan kontak erat dengan pihak berwenang untuk mengamankan pembebasan mereka,” kata Juru bicara pejabat tinggi PBB di Yaman, Russell Geekie, melansir Al Jazeera.

Sementara itu, juru bicara PBB Stephane Dujarric menolak menjawab pertanyaan tentang masalah tersebut pada konferensi pers. “Kami mengetahui kasus ini tetapi, untuk alasan yang jelas, kami tidak berkomentar,” katanya.

Seorang pejabat di kantor PBB di Kota Aden mengatakan kepada kantor berita Reuters dan Associated Press bahwa empat dari mereka yang diculik adalah warga negara Yaman.

Pemerintah Yaman yang diakui secara internasional – yang berbasis di Yaman selatan, mengatakan kepada media pemerintah bahwa pihaknya bekerja untuk membebaskan para pekerja dengan aman di Departemen Keamanan PBB.

Dewan Transisi Selatan yang memisahkan diri, yang mengontrol sebagian besar wilayah selatan Yaman dan bertentangan dengan pemerintah Yaman, mengutuk penculikan itu sebagai operasi teroris, menurut AP.

Kasus penculikan bukanlah hal baru yang terjadi di Yaman. Di mana suku bersenjata dan pejuang bersenjata yang terkait dengan al-Qaeda kerap menyandera untuk ditukar dengan tahanan atau uang tunai.

Yaman telah terperosok dalam kekerasan sejak gerakan Houthi yang bersekutu dengan Iran menggulingkan pemerintah dari ibu kota, Sanaa, pada akhir 2014, mendorong koalisi militer yang dipimpin oleh Arab Saudi untuk campur tangan beberapa bulan kemudian.

Di antara banyak faksi Yaman, kelompok bersenjata al-Qaeda dan ISIL (ISIS), di masa lalu, melakukan berbagai serangan termasuk di selatan, yang tahun lalu menyaksikan protes atas kondisi ekonomi yang memburuk.

Perang di Yaman telah menewaskan puluhan ribu jiwa dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang mengerikan, dengan 80 persen penduduk Yaman bergantung pada bantuan internasional.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini