5 Kepala Daerah Minta KRL Berhenti, Begini Tanggapan PT KCI

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Lima kepala daerah sekaligus, yakni Wali Kota Depok, Wali Kota Bekasi, Bupati Bogor, Bupati Bekasi, dan Wakil Wali Kota Bogor mengusulkan agar operasional KRL dihentikan sementara waktu selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menanggapi usulan tersebut, Manager External Relations PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Adli Hakim mengaku pihaknya belum memutuskan apakah layanan KRL dihentikan atau tidak.

“Belum ada kalau itu, nanti kami update lagi,” kata Adli, Selasa 14 April 2020, seperti dikutip dari Republika.

Sebelumnya, usulan penghentian sementara operasional KRL disampaikan kelima kepala daerah tersebut saat berdialog dengan pimpinan PT KAI dan PT KCI melalui video conference, Senin 13 April 2020.

Wakil Wali Kota Bogor Didie berkata, usulan itu dimaksudkan agar penerapan PSBB di Bodebek berjalan maksimal dan efektif untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Dedie menambahkan lima kepala daerah di Bodebek segera membuat surat usulan secara resmi untuk disampaikan kepada pimpinan PT KAI dan PT KCI dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta, serta Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini