4 Ribu Moge Milik Orang Kaya di Jakarta Belum Bayar Pajak

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Tercatat ada 4 ribu motor gede atau moge di Jakarta belum membayar pajak. Hal itu diungkap oleh Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syarifuddin. Dia menyebut potensi penerimaan pajak ribuan moge itu mencapai Rp 13 milliar.

“Moge di Jakarta seluruhnya berjumlah 10 ribu, di mana 4 ribu di antaranya belum bayar pajak. Sepeda motor memang menjadi mayoritas jenis kendaraan yang pajaknya belum dibayarkan,” kata Faisal dalam keterangan tertulis.

Secara keseluruhan, kata dia, kendaraan bermotor di DKI berjumlah 5,1 juta dan 70 persen belum membayar pajak hingga akhir tahun 2019 dan itu memiliki potensi pajak Rp2,1 triliun.

Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kata Faisal saat ini sudah mencapai Rp 8,6 triliun dari target Rp 8,8 triliun. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sudah mencapai Rp 5,3 triliun dari target Rp 5,6 triliun.

Selanjutnya untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) mencapai sekitar Rp 1,26 triliun dari target Rp 1,27 triliun.

BPRD DKI Jakarta gencarkan sosialisasi bulan keringanan pajak kepada komunitas motor gede di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Sosialisasi berlangsung sejak pukul 06.30-09.30 WIB pada Minggu 15 Desember 2019.

Kepala Unit Pelaksana Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Jakarta Pusat, Manasar Simbolon mengatakan sosialisasi diikuti sekitar 150 pemilik motor gede di atas 100 cc. Dari ratusan pemilik moge yang hadir, terdapat 2 pemilik motor yang belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

“Dari 150 pemilik motor, hanya 2 yang belum bayar, ada yang blokir dan belum bayar 3 bulan. Potensi pajak yang didapatkan dari 2 motor itu sekitar Rp 4-5 juta per bulan,” kata Manasar,

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini