3 Warga Sipil Tewas dalam Protes Kudeta Militer di Sudan

Baca Juga

MATA INDONESIA, KHARTOUM – Komite Dokter Sudan melaporkan tiga warga sipil tewas dalam protes pengambilalihan militer. Ketiganya mengalami luka tembak oleh pasukan militer selama protes berlangsung.

Sementara 80 warga lainnya terluka, laporan ini ditulis oleh Serikat Dokter di halaman Facebook-nya.

Ribuan pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di ibu kota Khartoum dan Omdurman menyusul penangkapan Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok dan sejumlah pejabat senior lainnya oleh pasukan militer di negara itu.

“Hamdok dipindahkan ke lokasi yang dirahasiakan setelah ia menolak mengeluarkan pernyataan untuk mendukung kudeta,” kata Kementerian Informasi Sudan, melansir Al Jazeera, Selasa, 26 Oktober 2021.

Ketua Badan Penguasa Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, kemudian mengumumkan pembubaran pemerintah transisi dan dewan berdaulat, serta menyatakan keadaan darurat nasional.

Sudan berada di ujung tanduk sejak rencana kudeta yang gagal pada September. Berbagai tuduhan hadir, termasuk pembagian kekuasaan antara kelompok militer dan sipil menyusul penggulingan pemimpin lama negara itu, yakni Omar al-Bashir.

Kudeta juga terjadi hanya beberapa pekan sebelum militer seharusnya menyerahkan kepemimpinan dewan yang menjalankan negara itu kepada warga sipil.

Kementerian Penerangan Sudan mengatakan bahwa konstitusi transisi hanya memberikan hak kepada perdana menteri untuk menyatakan keadaan darurat dan bahwa tindakan militer adalah sebuah kejahatan.

Kementerian menambahkan, di halaman Facebook-nya, bahwa pemerintahan Perdana Menteri Abdalla Hamdok masih merupakan otoritas transisi yang sah.

Kementerian juga menyatakan bahwa pemerintah menyambut baik posisi yang diambil oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Afrika, dan Liga Arab, serta memuji apa yang digambarkan sebagai penolakan mereka terhadap kudeta militer.

Sebelumnya, para pejabat mengungkapkan bahwa anggota pemerintah yang ditahan termasuk Menteri Perindustrian Ibrahim al-Sheikh, Menteri Informasi Hamza Baloul, dan Mohammed al-Fiky Suliman, anggota badan transisi yang berkuasa di negara itu, yang dikenal sebagai Dewan Berdaulat, dan Faisal Mohammed Saleh, penasihat media untuk Perdana Menteri Abdalla Hamdok.

Ayman Khalid, gubernur negara bagian yang berisi ibu kota, Khartoum, juga ditangkap, menurut halaman Facebook resmi kantornya.

Penangkapan itu menyusul pertemuan utusan khusus Amerika Serikat (AS) untuk Tanduk Afrika Jeffrey Feltman dengan para pemimpin militer dan sipil Sudan pada akhir pekan lalu dalam upaya untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Situs berita negara Sudan menyoroti pertemuan dengan pejabat militer.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pencegahan TPPO di Jogja Diperkuat, Gugus Tugas Dibentuk Kurangi Kasus

Mata Indonesia, Yogyakarta - Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) semakin menjadi perhatian serius di Indonesia, termasuk di Kota Yogyakarta. Korban TPPO seringkali berasal dari kalangan Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang terjerat dalam kasus perdagangan manusia akibat berbagai faktor risiko.
- Advertisement -

Baca berita yang ini