2,6 Juta Pemudik Diprediksi Kembali ke Jakarta

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Setelah larangan mudik resmi dicabut pada 17 Mei 2021 lalu, pemerintah memprediksi, akan terjadi arus balik ke Jakarta pasca Idul Fitri di Jakarta mulai 21 Mei 2021 secara masif.

Menurut Jubir Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, pihaknya meramalkan 2,6 juta orang pemudik akan kembali ke ibu kota.

“Survei oleh Litbang Kemenhub memperkirakan mobilitas pergerakan puncak arus balik setelah 21 Mei mencapai 37 persen atau 2,6 juta orang. Karenanya, pemerintah terus mempertebal upaya pengendalian covid,” kata Wiku, Selasa 18 Mei.

Ia menjelaskan, selama periode 18-24 Mei, pemerintah sudah melakukan pengetatan syarat bagi warga yang melakukan perjalanan. Seluruh masyarakat yang menggunakan moda transportasi selama periode ini harus menyertakan surat negati Covid-19 yang sampelnya diambil maksimal 1×24 jam.

“Dan penggiatan kegiatan tes kesehatan secara acak di berbagai titik strategis. Demi mengetatkan kembali implementasi di lapangan dan sesuaikan dengan ekskalasi kasus positif, kematian khususnya di Sumatra, maka dilakukan penambahan personel dan upaya testing di titik penyekatan,” ujar Wiku.

Sejak 15 Mei, seluruh warga yang bergerak dari Sumatra ke Jawa pun harus melengkapi dokumen negatif Covd-19 di pos pemeriksaan Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Penumpang yang tidak bisa menunjukkan surat negatif Covid-19 dan tidak mau menjalani pemeriksaan ulang di pelabuhan maka diminta putar balik.

Kemudian, pemerintah juga menginstruksikan seluruh rumah sakit rujukan Covid-19 di daerah untuk bersiap dengan peluang terjadinya lonjakan kasus pasca-Lebaran. RS di daerah diminta menambah kapasitas ruang isolasi dan ruang perawatan Covid-19, disesuaikan dengan perkembangan tingkat keterisian tempat tidur.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG sebagai Pilar Strategis Mewujudkan Generasi Emas Indonesia

Oleh: Dewi Puteri Lestari* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah visioner yang menegaskan keberpihakan negara terhadap masa depan generasi muda. Kebijakan ini tidak dapat dipandang secarasempit sebagai program distribusi makanan semata, melainkan sebagai strategi besar pembangunan sumber daya manusia yang dirancang secara sistematis, terukur, dan berorientasi jangka panjang. Dalam konteks persaingan global yang semakin kompetitif, kualitas manusia menjadi faktor penentu daya saing bangsa. Karena itu, intervensi negara pada aspek gizi anak sekolah merupakan keputusanstrategis yang mencerminkan kepemimpinan yang berpandangan jauh ke depan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa MBG tidak mengurangiprogram maupun anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan tetap berada pada porsi 20 persen APBN dengan nilai Rp 769,1 triliun, sesuai amanat konstitusi. Seluruh program pendidikan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan bahkanmengalami penguatan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah bekerjadengan perencanaan fiskal yang matang, berbasis data, serta melalui koordinasiintensif dengan DPR. Dengan fondasi anggaran yang kokoh dan legitimasi politikyang kuat, MBG hadir sebagai penguat ekosistem pendidikan nasional. Dukungan parlemen terhadap MBG juga memperlihatkan kesadaran kolektif bahwainvestasi pada generasi muda harus ditempatkan sebagai prioritas utama. KetuaBadan Anggaran DPR RI...
- Advertisement -

Baca berita yang ini