MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah menargetkan proyek fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter tembaga di Kabupaten Fakfak, Papua dapat berjalan pada 2022 mendatang.
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, smelter tersebut adalah hasil kerja sama antara pemerintah RI dengan perusahaan Cina, ENFI.
“Investor sudah ada, kemungkinan Juni ini nanti sudah bisa melakukan langkah-langkah peninjauan, kemudian kami targetkan mudah-mudahan paling lambat 2022 awal sudah bisa jalan,” kata Bahlil, Jumat 28 Mei 2021.
Bahlil menyebut, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan MIND ID, PT Freeport Indonesia dan Kementerian ESDM agar smelter tersebut bisa menjadi sumber perkonomian baru di kawasan Papua.
“Bayangkan dari saya SMP sampai saya jadi Kepala BKPM, mimpi orang Papua masih sama yaitu ada smelter di Papua,” ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Investasi telah menyepakati nota kesepahaman tentang Proyek Peleburan Tembaga yang ditandatangani oleh Bahlil dan President ENFI Liu Cheng secara daring pada Senin 12 April 2021.
Dalam sambutannya saat itu, Bahlil berharap penandatanganan nota kesepahaman tersebut dapat segera ditindaklanjuti untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan.
“Saya minta kita tidak lama-lama proses implementasi. Nanti urusan perizinan dan insentif fiskal, BKPM yang akan bantu, selama proposal dari China ENFI adalah yang terbaik dan menguntungkan Freeport, China ENFI, dan Indonesia,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi.
Ia juga menyatakan keseriusan pemerintah dalam mendukung rencana investasi tersebut dan menjamin ketersediaan suplai bahan baku yang akan disediakan PT Freeport Indonesia sebanyak minimal 800 ribu ton per tahun. Proyek ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo mengenai transformasi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah dan ekspor Indonesia ke dunia.
